Anggota DPR Fraksi PKS ini Dukung Pembatalan Pemotongan Dana TKD 2026

kabarmelayu.comJAKARTA - Adanya wacana dari Kementerian Keuangan untuk membatalkan kebijakan pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2026 oleh Menkeu sebelumnya, mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan.

Salah satunya datang dari anggota DPR RI Dapil Riau, Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc, MA yang mendukung pembatalan penurunan TKD tersebut. Syahrul Aidi menyebut kebijakan ini akan menyelamatkan anggaran APBD se-Indonesia.

"Kebijakan Menkeu Purbaya ini sangat tepat. Hal ini sudah sesuai dengan aspirasi kepala daerah, toko masyarakat, saat reses dan penyerapan aspirasi dari masyarakat. Pembatalan penurunan ini, bahkan ada kemungkinan kenaikan TKD akan menjaga stabilitas fiskal di tingkat lokal," Saat dihubungi Selasa (16/9/2025).

Baca Juga:

• Dorong Pendidikan Vokasi di Daerah, Pemerintah Diminta Perkuat Beasiswa hingga CSR Industri
• Jelang Penyelenggaraan Piala Dunia, Ini 7 Catatan Khusus DPR untuk Tiga Lembaga Penyiaran Publik

Saat ini pemda sangat bergantung dengan transfer pemerintah pusat. Karena penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat hingga pertumbuhan investasi yang tidak sesuai harapan. Akibatnya pemda tidak memiliki kas yang cukup untuk penyelenggaraan roda pemerintahan.

"Akibatnya untuk mendapatkan pendapatan, pemda ambil jalan pintas dengan menaikkan pajak daerah. Kebijakan ini menimbulkan banyak persoalan." tegasnya

Baca Juga:

• Pemko dan DPRD Pekanbaru Setujui Ranperda PSPD Menjadi Perda
• Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik, DPRD Riau: Langkah Maju, Tapi Belum Menyentuh Wilayah 3T

Dia menilai kebijakan ini akan mendorong konsumsi pemda akan maksimal, hingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kenaikan anggaran transfer ke daerah (TKD) untuk tahun depan.

Hal ini dilakukan untuk meredam keresahan sejumlah pemerintah daerah yang sempat memutuskan menaikkan tarif pajak daerah, seperti pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan (PBB-P2) akibat kondisi fiskal yang cekak.

Sebagai informasi, anggaran TKD pada RAPBN 2026 turun sekitar 29,3 persen menjadi sebesar Rp 650 triliun dari anggaran TKD di APBN 2025 sebesar Rp 919,9 triliun.

Dorong Pendidikan Vokasi di Daerah, Pemerintah Diminta Perkuat Beasiswa hingga CSR Industri

Jelang Penyelenggaraan Piala Dunia, Ini 7 Catatan Khusus DPR untuk Tiga Lembaga Penyiaran Publik

Pemko dan DPRD Pekanbaru Setujui Ranperda PSPD Menjadi Perda

Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik, DPRD Riau: Langkah Maju, Tapi Belum Menyentuh Wilayah 3T

Hendry Munief Apresiasi UMKM Pinaloka Siak, Manfaatkan Komoditas Lokal sebagai Produk Olahan Unggulan

Siak Harus Jadi Wajah Wisata Budaya Melayu Indonesia