Ajak Masyarakat Melek Etika dan Regulasi Digital, Syahrul Aidi: Jangan Sembarang Klik!

kabarmelayu.comJAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat mengatakan, perkembangan teknologi digital saat ini tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, tetapi juga menuntut kemampuan baru dalam memahami etika dan aturan hukum di dunia siber.

Hal itu dizampaikan Syahrul Aidi saat webinar Ngobrol Bareng Legislator bertema "Cakap Digital dan Aman Digital" yang dilaksanakan dua sesi, Sabtu (6/12/2025) dan Ahad (7/12/2025).

Pada kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi Komisi IDPRRI bersama Direktur Jenderal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) itu, Syahrul Aidi mengingatkan istilah 'Cakap Digital' bukan sekadar pintar menggunakan gawai atau media sosial.Menurut dia, kemampuan tersebut mencakup kesadaran untuk bersikap aman, etis, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas digital.

Baca Juga:

• Wako Agung Putus Langsung Kabel Fiber Optik Ilegal di Ronggo Warsito Pekanbaru
• Usai Lantik Ratusan Pejabat, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Desak Pemprov Gercep Realisasikan Pembangunan

"Internet hari ini bukan hanya ruang untuk mencari informasi atau hiburan. Ia sudah menjadi ruang publik yang memiliki aturan, hak, dan kewajiban. Maka kita harus cakap, bukan sekadar aktif," kata Syahrul Aidi dalam paparannya.

Legislator asal Riau yang juga menjabat ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI ini juga menuturkan, seseorang dapat disebut cakap digitalapabila mampu menggunakan teknologi secara produktif, sambil memahami perilaku yang aman dan bertanggung jawab di dunia maya.

Baca Juga:

• Diduga Curi Buah Sawit di Kebun PT. APN, Humas Laporkan ke Polsek Keritang
• DPD PKS Inhil Laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban, Perkuat Semangat Berbagi untuk Masyarakat

Kemampuan ini juga termasuk pemahaman mengenai hak-hak sebagai warga digital, terutama dalam hal pengelolaan data pribadi.
Dia mencontohkan, sering kali masyarakat tidak menyadari bahwa memberikan data pada aplikasi, situs belanja, atau layanan digital berarti memberikan izin pengelolaan data yang dilindungi oleh negara melalui undang-undang.

"Jangan sembarang mengklik. Setiap klik 'setuju' saat memberi data pribadi itu mengikat secara hukum. Apalagi sekarang sudah ada UU PDP yang memberi perlindungan jelas bagi pemilik data," jelasnya.

Selain itu, Syahrul Aidi juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan edukatif ini. Dia berharap kolaborasi denganKomdigidapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Komdigi melalui BPSDM yang mendukung kegiatan ini. Semoga kerja sama ini semakin memperkuat literasi digital nasional dan memberi perlindungan hukum kepada masyarakat di ruang digital," tambahnya lagi.

Webinar ini diikuti oleh lebih kurang 400 peserta secara online yang terbagi dalam dua gelombang. Berasal dari berbagai latar belakang profesi, usia, dan daerah, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap literasi digital dan perlindungan hukum di ruang maya.

Wako Agung Putus Langsung Kabel Fiber Optik Ilegal di Ronggo Warsito Pekanbaru

Usai Lantik Ratusan Pejabat, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Desak Pemprov Gercep Realisasikan Pembangunan

Diduga Curi Buah Sawit di Kebun PT. APN, Humas Laporkan ke Polsek Keritang

DPD PKS Inhil Laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban, Perkuat Semangat Berbagi untuk Masyarakat

Kemnaker dan Huawei Indonesia Perkuat Kemitraan Pengembangan SDM dan Program Magang

Kebun Negara Dijarah, Mitra PT Agrinas Palma Nusantara Tempuh Jalur Hukum