Perjuangkan Sektor Industri, Komisi VII DPR RI Dorong RUU Kawasan Industri Selaras dengan Vokasi Siap Kerja

kabarmelayu.comJAKARTA - Pada sidang paripurna pembukaan masa sidang tahun 2026, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, menegaskan bahwa masa sidang kali ini menjadi momentum penting untuk memperkuat daya saing industri nasional melalui penyiapan regulasi kawasan industri yang terintegrasi dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) siap kerja.

Hal tersebut disampaikan Hendry Munief jelang pembukaan masa rapat paripurna Pembukaan Masa Sidang III Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI, Selasa (13/01/2026).

"Di masa sidang ini, kami ingin memperjuangkan sektor industri. Saat ini kita di Komisi VII menyiapkan Panja (Panitia Kerja) Kawasan Industri untuk RUU Kawasan Industri dan juga Panja Daya Saing Industri," ujar Hendry Munief kepada wartawan.

Baca Juga:

• PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri
• Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

Menurutnya, tantangan utama industri nasional bukan semata persoalan regulasi, melainkan lemahnya link and match atau keselarasan antara kebutuhan industri dan kualitas tenaga kerja.

"Kami menemukan bahwa yang paling penting adalah link and match. Keselarasan. Kawasan industri tidak cukup hanya diatur regulasinya, dibangun fasilitasnya. Tapi juga harus menyiapkan orang-orang yang siap meningkatkan daya saing industri," tegasnya.

Baca Juga:

• BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru
• 700 Penerima Beasiswa BPDP Ikuti Pelatihan Bintalfisdis

Untuk menyiapkan SDM sektor perindustrian, Hendry Munief menekankan pentingnya penguatan pendidikan vokasi, mulai dari SMK hingga politeknik, agar benar-benar selaras dengan kebutuhan dunia industri.

"Pendidikan vokasi, baik SMK maupun politeknik, harus betul-betul link and match dengan perusahaan industri," ujarnya.

Sebagai wakil rakyat dari Provinsi Riau, Hendry berharap lulusan SMK dan politeknik di daerahnya dapat terserap optimal oleh kawasan industri yang berkembang. Jangan sampai Kawasan Industri dibentuk tapi tidak mampu menjawab solusi persoalan masyarakat atau tidak berjalan optimal. Atau sekolah vokasi dibentuk tapi tidak sesuai dengan kebutuhan sektor industri.

"Kami berharap SMK di Provinsi Riau khususnya, betul-betul bisa diserap oleh perusahaan industri yang ada. Begitu juga politeknik, lulusannya harus benar-benar siap bekerja di industri. Jangan sampai kawasan industri dibentuk tapi tidak optimal dan sekolah vokasi dibentuk namun tidak menjawab persoalan sektor industri bahkan menciptakan pengangguran baru," pungkas Hendry.

Ia menegaskan, Fraksi PKS di Komisi VII DPR RI akan terus mendorong kebijakan industri yang tidak hanya membangun kawasan, tetapi juga membangun manusia sebagai penggerak utama daya saing nasional.

PWI Kuansing Kembali Suarakan Aspirasi ke DPRD, Berharap Kantor Sendiri

Industri Harus Jadi Ekosistem Bisnis yang Berdampak Bagi Masyarakat Sekitar

BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

700 Penerima Beasiswa BPDP Ikuti Pelatihan Bintalfisdis

Komisi VII DPR Sambut Baik Pembentukan PTM Indonesia

BKSAP DPR RI Kecam Pengangkatan Isu West Papua di UNGA PBB