Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, Komisi IV, serta perwakilan GMKR, GEMA, LMB, Hiswana Migas Riau, TNI, dan Kepolisian. Langkah penegakan hukum dianggap prioritas ketimbang sekadar menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menegaskan pihaknya akan segera menyurati Pemerintah Provinsi Riau dan instansi terkait untuk merealisasikan pembentukan Satgas tersebut.
Baca Juga:
"Secepat mungkin akan disuratin Pak Plt Gubernur Riau SF Hariyanto dan dinas terkait untuk pembentukan itu. Tentu nanti melibatkan diskusi dengan Forkopimda dan instansi terkait," kata Parisman Ihwan.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Riau, Ma'mun Solikhin, berharap pembentukan Satgas dapat terealisasi dalam waktu singkat. Menurutnya, masalah antrean dan kelangkaan Solar subsidi sudah sangat meresahkan serta membebani aktivitas harian masyarakat.
Baca Juga:
"Kalau kita berharap memang semakin cepat semakin bagus, karena kelangkaan ini kita rasakan sehari-hari. Sampai sekarang belum juga terurai masalahnya," kata Ma'mun Solikhin.
Ma'mun menambahkan bahwa persoalan distribusi Solar subsidi tidak dapat diselesaikan jika setiap instansi berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengurai rantai masalah dari hulu hingga hilir.
DPRD Riau turut menyoroti tingginya disparitas harga antara Solar subsidi dan BBM nonsubsidi seperti Dexlite yang memicu pergeseran konsumsi. Selain itu, penggunaan sistem barcode pada kendaraan mewah jenis Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner juga dipertanyakan efektivitasnya.
"Yang kita heran mengapa mobil-mobil bagus lolos di barcode-nya juga," ujar Ma'mun.
Legislator PDIP ini juga mengungkapkan adanya indikasi penyalahgunaan Solar subsidi oleh sektor industri skala besar di Riau. Peralatan berat, mesin pabrik, hingga modus "pelangsiran" BBM menggunakan kendaraan tertentu disinyalir turut memperparah kelangkaan.
"Berita-berita dari bawah ini bahwa ini dibacking aparat dan sebagainya. Makanya kita undang tadi dari Polda sampai TNI, semua matra kita undang," tuturnya.
Terkait wacana penambahan kuota, DPRD Riau secara tegas memilih untuk menunda usulan tersebut sebelum audit dan penertiban distribusi dilakukan. Penambahan kuota dinilai sia-sia jika titik kebocoran dan penyelewengan di lapangan tidak ditutup terlebih dahulu.
"Teman-teman yang lain, ini tidak perlu, karena sudah cukup sebenarnya. Cuma ada penyelewengan itu," ungkap Ma'mun.
"Kalau ketemu penyelewengannya kemudian ternyata kuotanya enggak perlu ditambah pun bisa teratasi, nah itu kan lebih bagus," lanjutnya.
Pengawasan di area SPBU juga disoroti, terutama menyangkut kendala jaringan sistem digital dan operasional CCTV di daerah terpencil. Namun, Ma'mun menekankan bahwa tanggung jawab pengawasan BBM tidak boleh terhenti saat keluar dari gerbang SPBU saja.
"Kalau SPBU, ini tanggung jawabnya mulai dari titik nol. Setelah keluar ke mana-mana, dia enggak punya tanggung jawab," pungkas Ma'mun.
Melalui Satgas terpadu ini, pola pengawasan yang selama ini melekat pada Dinas ESDM diharapkan dapat diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota. Langkah konkret ini ditargetkan mampu memetakan titik rawan sekaligus menindak oknum yang menyelewengkan hak masyarakat.
kabarmelayu.com,JAKARTA Persoalan agraria, khususnya terkait pengurusan hak atas tanah milik masyarakat, kembali mendapat sorotan. Pemerin
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama organisasi masyarakat mengusulkan pembentukan Satu
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tah
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Pekanbaru terus diger
Pemerintahan
Media sosial dihebohkan dengan temuan bangkai seekor paus yang terdampar di tepian Pantai Bakau Sungai Bahale, Desa
Peristiwa
kabarmelayu.com,ROHIL Tingkatkan silaturrahmi dengan masyarakat, Babinsa Koramil 05/RM Kodim 0321/Rohil, Serka Paimen,melaksanakan anjangs
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Lembaga Pengawal Penegakan Hukum Riau (LPPH Riau) hadir di Provinsi Riau. Lembaga ini membawa visi memberikan k
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Penertiban kabel jaringan internet yang semrawut di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum s
Sosial
kabarmelayu.com,ROHUL Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pengaraian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu (R
Kesehatan
kabarmelayu.com,JAKARTA Gelombang ketidakpuasan publik terhadap bobroknya transparansi internal Kepolisian Negara Republik Indonesia ter
Hukrim