Kelmi Amri Minta Pemprov Riau Menfasilitasi ke Mendagri Terkait SK Bupati Rohul

PS.PANGARAIAN, kabarmelayu.com - Masih menjadi perdebatan, terkait Surat Keputusan (SK) Mendagri tentang pemberhentian Bupati Rokan Hulu (Rohul), H. Suparman, S.Sos, M.Si pada 5 Januari 2018 yang berlaku surut 8 November 2017.

Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri, SH ‎mengaku, terkait SK pemberhentian Bupati Rohul, Suparman, DPRD Rohul segera berkonsultasi dengan Mendagri yang akan difasilitasi Pemprov Riau.

Diakuinya, Keputusan itu dilakukan setelah pimpinan DPRD Rohul mengadakan pertemuan dengan Pemkab Rohul yang dipimpin Sekda Ir Damri di Gedung DPRD, Selasa (23/1/2018).

Baca Juga:

• Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
• Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang

"Ya, kita menyurati Mendagri untuk berkonsultasi soal implikasi terhadap SK Mendagri yang berlaku surut itu, dan kita minta Pemprop Riau memfasilitasinya," katanya, Kamis (25/1/2018)

Ia menambahakan, bahwa secara umum tidak ada persoalan menyangkut aktivitas dan tahapan kegiatan yang menjadi domain DPRD, seperti pembahasan dan pengesahan APBD 2018, karena semuanya sudah sesuai aturan.

Baca Juga:

• Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
• Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara

"Apalagi Perda APBD 2018 itu sudah diteken oleh pak Sukiman," ungkapnya.

Namun, lanjutnya, secara khusus Dewan tidak menginginkan adanya persoalan persoalan dikemudian hari, untuk itulah perlu adanya penjelasan secara terlilis dari mendagri.

Terkait kebijakan yang sempat diambil atau dikeluarkan Bupati Suparman setelah putusan hukumnya inkrah, Kelmi menyebutkan hal itu sedang diinventarisir.

"Kita juga sedang berkoodinasi dengan Pemkab melalui Satker yang ada untuk menginventarisir kebijakan yang dibuat atau diambil setelah tanggal 8 November 2017 itu,"imbuhnya.

Kelmi berharap dalam waktu dekat bisa diberi jawaban oleh pihak kementerian terkait surat pemberhentian yang berlaku surut ini, seehingga dokumen administratif ini secara terang dan nyata bisa dipahami.

"Ya kita berharap dengan adanya jawaban tertulis dari mendagri nanti, dikemudian hari persoalan ini tidak lagi menjadi ‎perbincangan dan persoalan di pemerintahan pemkab Rohul, yang jelas kita masih menunggu jawaban tertulis dari mendagri terkait persoalan ini," tutupnya. (ys)

Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat

Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang

Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen

Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara

Sebagian Wilayah Riau Diprakirakan Hujan, Bengkalis, Dumai dan Rohil Waspada Gelombang

Bupati Herman Bertemu Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Dorong Akses Program Pusat untuk Kemajuan Inhil