BANGKINANG, kabarmelayu.com - Nasib Badan Narkotika Kampar (BNK) diujung tanduk, sementara 9 bulan insentif 52 orang tenaga honorer sulit untuk dibayarkan.
Hal itu terkuak saat rapat dengar pendapat (RDP) di ruang rapat Komisi II DPRD Kampar, Senin (19/3/2018).
Hadir dalam RDP, Ketua Komisi II Zumrotun, Sekretaris Hendrayani, anggota Komisi Muhammad Arif, Diski, Hanafiah, Firman Wahyudi, H Kasrusyam, Sri Wahyu Setia Ningsih, Kabag Kesra Setdakab Kampar Sasminedi, Kepala BNK Januarel dan para staf dan anggota BNK.
Baca Juga:
Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi II meminta agar Pemkab Kampar mengoptimalkan tugas dan fungsi BNK menjelang ditetapkannya menjadi Badan Narkotika Nasional Kampar (BNNK).
"Kita meminta agar pemda Kampar terus mengoptimalkan BNK menjelang ditetapkannya menjadi BNNK," ujar anggota Komisi II, Muhammad Arif
Baca Juga:
Persoalan 9 bulan honor sebanyak 52 orang tenaga BNK sampai kini belum dibayar, diharapkan pemda Kampar mencarikan solusi.
"Mereka itu telah bekerja menjalankan tugas sesuai bidang, hak mereka mesti dibayar," ujar Arif.
Memerangi narkoba itu merupakan hal yang sangat urgen dan sangat perlu dilakukan, ujar Firman Wahyudi.
Untuk itu, keberadaan BNK saat ini sudah cukup banyak membantu, kata Firman.
Persoalan akan ditetapkannya BNK menjadi BNNK jangan sampai menggangu upaya memerangi narkoba di Kampar, ucapnya. (SP/SY)
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan