Komisi II DPRD Kampar Dukung Akreditasi RSUD Bangkinang

BANGKINANG, riaueditor.com - Seluruh rumah sakit yang menjalin hubungan kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) diwajibkan melakukan akreditasi. Akreditasi paling telat pada Nopember 2018. Jika tidak, pihak BPJS akan mencabut kontrak kerjasama.

Problem saat ini sistem akreditasi sudah berubah, kata direktur RSUD Bankinang, Andri Justian saat acara rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kampar, Senin (19/3/2018)

Pada tahun 2014, sistem akreditasi diwajibkan melakukan 14 layanan kesehatan, namun saat ini kita diminta melakukan 16 layanan kesehatan. Itupun harus dengan program SMART dan pada bulan Nopember 2018 harus sudah clear. Jika tidak, kerjasama dengan pihak BPJS akan dicabut. Namun demikian, hal itu akan kita capai, kata Andri optimis.

Baca Juga:

• Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
• Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang

Selain itu, pada tahun 2014 RSUD Bangkinang sudah ditunjuk menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional. Artinya, RSUD Bangkinang juga akan naik kelas, dari type C akan menjadi Type B tahun 2019, terang Andri.

Untuk mencapai hal itu, harus ada Rumah Sakit type D sebanyak 4 buah sebagai pendukung, bebernya.

Baca Juga:

• Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
• Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kampar, Zumrotun menyampaikan, bahwa upaya RSUD Bangkinang menuju akreditasi merupakan tugas yang berat. Terlebih dukungan alokasi dana sangat minim.

Namun demikian, pada prinsipnya pihaknya sangat mendukung hal itu. Zumrotun meminta agar pihak RSUD Bangkinang melakukan sinergisitas kepada pihak terkait terutama dengan Dinas Kepesatan dan Bapeda Kampar.

"Tugas berat ini akan ringan jika RSUD Bangkinang, Dinas Kesehatan dan Bapeda Kampar melakukan sinergisitas," ujarnya.

Hal-hal yang menyangkut pelayanan dasar harus jelas-jelas dan harus dipenuhi, ujar anggota Komisi II, Firman Wahyudi.

Berapapun harus bisa dipenuhi oleh pemerintahan daerah dan hal ini harus menjadi catatan penting Bapeda, katanya.

Hadir dalam RDP, anggota Komisi II, Sri Wahyu Setia Ningsih, H Kasrusyam, Diski dan Muhammad Arif, Kadis Kesehatan Kampar, Nurbit dan sekretaris, Plt Bapeda Kampar, Fadli. (Surya Prasetya)

Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat

Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang

Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen

Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara

Sebagian Wilayah Riau Diprakirakan Hujan, Bengkalis, Dumai dan Rohil Waspada Gelombang

Bupati Herman Bertemu Ketua Fraksi PKS DPRD Riau, Dorong Akses Program Pusat untuk Kemajuan Inhil