Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Menindaklanjuti laporan LBH Suku Adat Sakai beberapa waktu lalu, Komisi I DPRD Riau sudah melakukan hearing dengan PT Ivo Mas Tunggal (IMT) pada Senin kemarin. Keterangan PT IMT itu sudah dikonfrontir dengan Dinas Kehutanan dan Dinas Perkebunan Riau.
"Yang kita korek status lahan dan bagaimana cara mereka memperoleh HGU. Dan kita konfrontir dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan. PT Chevron tak hadir karena ada alasan teknis. Kami minta data sejarahnya bagaimana segala macam. Jadi kesimpulannya kedepan kita ingin tahu duduk masalahnya", ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Riau DR Taufik Abdurrahman SH MH saat dikonfirmasi, Kamis (29/03/18).
Berdasarkan keterangan PT IMT ucap Taufik, luas HGU yang mereka peroleh seluas 6 ribu hektar lebih di Kandis, tidak termasuk yang ada di Rohil.
Baca Juga:
"Hak mereka (PT IMT, red) untuk menanam sawit ijinnya mereka punya. Laporan itu adalah ada dua tuntutan, pertama plasmanya. Berdasarkan keterangan dari Dinas Perkebunan, bahwa ijin yang dimiliki oleh PT IMT tidak mensyaratkan plasma itu", ungkap politisi Gerindra tersebut.
Yang kedua jelas Taufik, penggunàn lahan diluar HGU.
Baca Juga:
"Itu yang lagi kita minta datanya dan saat ini tengah diteliti. Berapa hektar, itu yang lagi diteliti", jawab Taufik saat ditanya luas lahan yang digunakan diluar HGU.
Namun ketika didesak sampai kapan masalah ini tuntas, Tuafik berjanji secepatnya.
Diberitakan sebelumnya, juru bicara LBH Irwandi menjelaskan, lahan yang diklaim tersebut awalnya merupakan lahan konsesi PT Caltex Pasivic Indonesia (CPI) yang kini berubah menjadi Chevron tahun 1983.
Akan tetapi tanpa diketahui secara jelas, lahan konsesi tersebut berubah menjadi areal kebun sawit atas nama PT Ivo Mas Tunggal pada tahun 1996 hingga sekarang.
HGU PT Ivo Mas Tunggal sendiri kata Irwan, seluas 24 ribu hektar. Sementara lahan seluas 6.500 hektar yang diklaim masyarakat adat Sakai diluar HGU, ujarnya.
Untuk itu didepan Komisi I DPRD Riau, mereka menuntut agar lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat adat suku Sakai. Jika tidak, ribuan warga Sakai akan menduduki PT CPI, ancam salah satu warga Sakai. (fin)
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan
Puluhan Anggota TNI Datangi Polsek Bina Widya Pekanbaru, Ada Iringan Lagu Ulang Tahun Hari Bhayangkara
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang a
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya percepatan pembangunan daerah terus digencarkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Salah satu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Mantan Chairman Riau Pos Group, Rida K Liamsi, mengaku menjadi korban perlakuan yang tidak adil dari manajemen
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, kembali menggandeng kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluar
Pemerintahan
Sempat menghilang dalam OTT (Operasi Tangkap Tangan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kuantan Singi
Hukrim
Terdetiksi 254 Hotspot, Pemkab Siak Perkuat Mitigasi Hadapi Super El Nino
Pemerintahan