Ruang Kerja 4x6 Sempit, DPR Ngeluh Minta Anggaran Menkeu

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan selalu hati-hati dalam mengurus keuangan negara termasuk RAPBN 2020 mendatang. Oleh karenanya, Sri Mulyani ingin di tahun depan ada penghematan anggaran dari berbagai K/L dan lembaga termasuk di DPR RI.

Sri Mulyani menilai, dalam menjalankan APBN harus dilakukan dengan perhitungan yang paling efisien, apalagi ini adalah uang rakyat dan bukan uang individual.

Hal ini menanggapi salah satu anggota DPR saat rapat di Badan Anggaran. Anggota tersebut mengatakan ruang kerja DPR berukuran 4x6 terlalu sempit untuk ditempati 9 orang sehingga membutuhkan ruangan yang lebih besar yang artinya butuh anggaran tambahan.

Baca Juga:

• Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar
• HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Menurut Anggota DPR tersebut, permintaan anggaran tambahan ini wajar, terutama anggota Dewan yang dipilih oleh rakyat yang tentunya punya hak untuk dibiayai negara.

"Saya sampaikan hak budget silakan, perlu diatur selama ini dalam konstelasi peraturan UU. Pemerintah ajukan RAPBN pembahasan ekonomi makro, nanti pak Presiden sampaikan dalam bentuk RUU APBN pada bulan Agustus, itu program pemerintah yang diusulkan ke DPR yang butuhkan implikasi anggarannya dan bagaimana biayainya. Saya yakin banyak yang aspirasi masyarakat yang diperjuangkan DPR sudah ditampung ke nota keuangan itu," ujarnya di raung Banggar, Selasa (11/6/2019) malam.

Baca Juga:

• Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal
• Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Namun, ia kembali menekankan, bahwa ada alokasi anggaran yang lebih penting dari sekedar untuk perluasan ruangan. Misalnya pembangunan di daerah seperti yang selalu dikeluhkan anggota Dewan sebagai wakil dari daerahnya.

"Namun kalau ada yang menyampaikan daerah saya jalannya gini, kalau semua ini harus ditata. Karena dari pemerintah ada RKAP-nya, ada target pembangunan, ada RPJMN-nya yang kemudian memunculkan proposal mengenai RUU APBN berserta implikasi budgetnya," jelasnya.

Menurutnya, nanti semua anggaran akan dibahas melalui rapat bersama dan jika anggaran sudah ditetapkan saat nota keuangan maka sudah menjadi keputusan bersama bukan hanya dirinya. Oleh karenanya, jika anggaran ingin terus ditambah maka utang juga akan terus bertambah.

Saat utang akan bertambah maka ia akan dituduh menyusahkan rakyat dan dicap sebagai ratu utang, padahal ini keputusan bersama. Oleh karenanya, ia ingin anggota dewan menyampaikan anggaran sewajarnya dan memang yang dibutuhkan.

"Kalau mau lebih ada konsekuensinya ya, defisitnya makin tambah, pajaknya harus makin tinggi, atau utangnya makin tinggi. Nah itu saya yang selalu dituduh sama masyarakat seolah saya (yang ingin berutang), disebut ratu utang. Padahal ini konsekuensi yang disebutkan bahwa kebijakan fiskal ini adalah pemerintah yang ajukan kemudian kita bahas dan diketuk sebagai UU APBN di situlah semuanya sudah terwadahi, dari sisi prioritas pemerintah kepentingan dari DPR baik individual maupun partai," tegasnya.

(cnbcindonesia.com)

Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar

HUT Polwan Ke-78, Police Woman Goes To School Kunjungi UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota

Pelaku Industri Didorong Bantu UMKM dan Kembangkan Industri Halal

Pemko Pekanbaru Tingkatkan Status Siaga Karhutla Jadi Tanggap Darurat

Pokja Newsrom Jaga Desa SMSI, Manifestasi Kukuhkan NKRI

Karhutla Kerumutan Pelalawan Capai 969 Hektare, Tim Gabungan Terus Berjibaku