JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjelaskan mengenai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2019 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penjelasan ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Dari paparannya, BPK menemukan adanya pelanggaran kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam penggunaan anggaran senilai Rp 17.924.097.329. Dari jumlah itu, Rp 8.165.089.514 merupakan biaya perjalanan dinas yang dinilai janggal oleh BPK.
"Temuan terkait realisasi perjalanan dinas tidak tertib 1 temuan. Jumlah temuannya Rp 8 miliar dan sudah ditindaklanjuti sebesar Rp 3 miliar," kata Abdul Halim, Rabu (15/7/2020).
Baca Juga:
Selain itu, ada 8 temuan terkait kekurangan volume pekerjaan dan termasuk kekurangan penerimaan berupa denda keterlambatan senilai Rp 6.848.284.194. Temuan itu sudah ditindaklanjuti 37,51% atau senilai Rp 2.568.757.617.
"Kemudian realisasi belanja barang terindikasi tidak clear ada 1 temuan dengan besaran Rp 1 miliar, sudah ditindaklanjuti 221 juta," imbuhnya.
Baca Juga:
Tak hanya itu, dia menyebut ada temuan realisasi belanja jasa konsultan dan lainnya berindikasi tidak real. Ini ada 1 temuan dengan jumlah nominal Rp 1 miliar dan sudah ditindaklanjuti Rp 632 juta.
"Lalu kelebihan pembayaran atas realisasi belanja honorarium dengan besaran Rp 337 juta, sudah ditindaklanjuti Rp 151 juta," ungkapnya.
Sederet temuan itu memantik reaksi keras DPR. Para legislator ramai-ramai mencibir kinerja Kemendes. Salah satu anggota Komisi V, Bambang Suryadi mengaku kecewa dengan kinerja Abdul Halim.
"Pak Menteri Desa, walau kementerian ini baru dibentuk 2016 harapannya ke depan kalau bisa zero terhadap opini BPK," ujar politisi PDIP ini.
Dia lantas menyoroti kelebihan bayar perjalanan dinas sebesar Rp 8 miliar. Menurut Bambang, perlu ada evaluasi serius terkait hal ini.
"Saya mohon penjabaran kasus ini seperti apa. Tindak lanjut apakah hanya karena tidak ada SPJ atau karena kelebihan bayar? Kalau tidak ada SPJ selesai bisa disiati. Tapi kelebihan bayar Rp 8 miliar suatu yang luar biasa. PPK pengelola perjalanan dinas perlu dikoreksi kembali," katanya.
Hal senada disampaikan anggota lain, Herson Mayulu. Dia mengaku prihatin dengan pengendali internal Kemendes.
"Kenapa harus terjadi kesalahan dalam biaya perjalanan dinas. Ini harus ada perhatian dari para sekretaris dirjen yang mengelola ini. Padahal bapak sudah memberi petunjuk transportasi bagaimana, uang harian gimana," ujarnya.
(CNBCIndonesia.com)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kegiatan LTII Kwartir Ranting Binawidya resmi dibuka oleh Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru y
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau melarang penerbangan drone di sekitar area pemadaman ke
Lingkungan
Peringati Hari Pramuka ke65, Bupati Siak Ajak Generasi Muda Sukseskan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045
Pemerintahan
Oleh Rosmely, SHSETIAP kali panen kelapa melimpah, petani Indragiri Hilir kembali dihadapkan pada persoalan klasik, harga turun. Alasannya
Opini
kabarmelayu.com,JAKARTA Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar bertemu dengan Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief MBA di Gedung DPR
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Perkembangan teknologi digital menuntut dunia jurnalistik beradaptasi lebih cepat. Jurnalis tidak lagi cukup hanya
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan meminta bantuan 18 ribu masker kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau
Lingkungan
kabarmelayu.com,KUANSING Tim SAR Gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Sungai Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Korban
Peristiwa
Semarak HUT RI ke81, DJSC Bersama PERBAKIN Bengkalis Gelar Turnamen Menembak
Sport
Polda Riau Turunkan Tim Ahli Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan di Bengkalis
Hukrim
