Pemda Didorong Akses Reforma Kepada Penerima Sertifikat Retribusi Tanah

PEKANBARU - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN) Sofyan A. Djalil mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) se Indonesia untuk mendorong akses reforma agraria kepada penerima sertifikat retribusi tanah.

Ajakan ini disampaikan oleh Sofyan A. Djalil dalam kata sambutan yang dibacakan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dalam upacara peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) 2021 di Halaman Kantor Badan Pertanahan Pekanbaru, Jumat (24/9/2021).

"Perlu dikawal mengenai pemberdayaan masyarakat akses reform untuk memastikan penerima sertifikat mendapatkan akses permodalan," ujar Gubri.

Baca Juga:

• Babinsa Koramil 06/Siak Hulu Hadiri Malam Puncak Peringatan HUT RI ke-81 Desa Tanah Merah
• Pemkab Bengkalis Usul Pembangunan RSUD Bukit Batu dan Pengembangan Layanan Jantung-Kanker ke Kemenkes

Gubri menerangkan, Presiden RI telah menyerahkan sertifikat retribusi tanah objek reforma agraria dan hasil penyelesaian konflik pertanahan sebanyak 124.120 sertifikat di 26 provinsi dan 127 kabupaten atau kota.

Selanjutnya bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mendorong diberikannya akses reform kepada penerima sertifikat retribusi tanah, tentunya agar dapat memberdayakan asetnya untuk dijadikan modal usaha sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Baca Juga:

• Pria di Pekanbaru Diancam dan Diperas, 5 Pelaku Ditangkap
• Tim Alpha Lakukan Fastrope ke Titik Api di Riau, Buka Jalan Tim Free Fall

Ia mengungkapkan, dalam rangka memerangi kejahatan pertanahan atau yang dikenal dengan mafia tanah yang semakin meresahkan masyarakat, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Polri untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas mafia tanah sampai ke akarnya.

Lebih lanjut Gubri menyampaikan bahwa, Menteri Sofyan mengingatkan bagi pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun Penerimaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) / Tenaga Kontrak untuk tidak menjadi bagian dari mafia tanah. Bahkan Menteri ATR/BPN tersebut tidak akan segan-segan mengambil tindakan tegas hingga memecat oknum yang terbukti terlibat.

"Beberapa kasus besar diungkap ada yang sudah divonis dan ada juga yang sedang dalam proses hukum," sebutnya.

Di samping itu, ia juga mengharapkan pemerintah daerah se Indonesia khususnya di Provinsi Riau untuk mensukseskan Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal ini dilakukan dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat pengurangan atau bahkan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga target 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai.

"Masih banyak dijumpai tanah tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB," tutupnya. (MCR)

Babinsa Koramil 06/Siak Hulu Hadiri Malam Puncak Peringatan HUT RI ke-81 Desa Tanah Merah

Pemkab Bengkalis Usul Pembangunan RSUD Bukit Batu dan Pengembangan Layanan Jantung-Kanker ke Kemenkes

Pria di Pekanbaru Diancam dan Diperas, 5 Pelaku Ditangkap

Tim Alpha Lakukan Fastrope ke Titik Api di Riau, Buka Jalan Tim Free Fall

PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional

Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare