PEKANBARU - Bupati Bengkalis Kasmarni mengingatkan setiap pengadaan barang dan jasa harus selalu mengacu Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
Hal itu dikemukakan langsung oleh Bupati Bengkalis Kasmarni diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Heri Indra Putra, Selasa, 28 Juni 2022 di Hotel Novotel Pekanbaru.
Heri mengatakan dalam Perpres tersebut telah membawa suasana baru pada sistem pengadaan secara elektronik, banyak pembaruan aplikasi mulai dari sisi teknis penggunaan sampai pada regulasi yang mengatur.
Baca Juga:
"Termasuk dalam Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dengan penerapan e-katalog dan pelaksanaan program bela pengadaan," kata Heri.
Selanjutnya Heri menambahkan dalam mendorong masyarakat agar lebih selalu menggunakan produk Dalam Negeri dibandingkan produk impor, Pemerintah berupaya untuk selalu memperkuat struktur industri dalam negeri.
Baca Juga:
"Dalam upaya memberdayakan usaha lokal Pemkab Bengkalis siap untuk menerapkan e-katalog lokal karena memiliki manfaat seperti proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih mudah dan cepat dalam menghemat anggaran agar lebih transparan," ujarnya.
Heri memaparkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan platform bela yakni Belanja Langsung sekitar 200 juta lebih per transaksi.
"Semua perubahan dan program baru dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah harus selalu di pahami secara baik agar tidak salah dalam melangkah sesuai dengan Surat Edaran KPK nomor 11 tahun 2021," tuturnya.
Heri juga berpesan untuk seluruh Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Kegiatan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memaksimalkan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku.
Adapun narasumber dalam kegiatan ini yakni, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau, Yuki Satria Putra dan Gamadi Surya Putra. Kemudian dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Riau Ridho Pirmanda, dan Account Executive Mbizmarket Riau Dyah Hanif Citra.
Hadir dalam acara Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.(inf/dkf)
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi Riau menyeleksi sapi bantuan Presiden untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 M. Adapun 1
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Tindak kekerasan disertai pemerasan yang diduga melibatkandebt collector, terjadi di Pekanbaru, tepatnya di sebua
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Sebanyak 150 Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah kembali dideportasi dari Malaysia. Mereka dipulangkan deng
Peristiwa
kabarmelayu.comPEKANBARU Walikota Pekanbaru Agung Nugroho, menerima penghargaan dari Pemerintah Pusat atas keberhasilannya dalam menekan an
Pemerintahan
kabarmelayu.comKAMPAR Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kampar memberikan apresiasi tinggi terhadap
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Achmad Faisal Reza, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Kota Pekanbaru periode 20262030. Ia terpil
Sport
kabarmelayu.comPEKANBARU Dinas Pemadam Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Pekanbaru mengimbau masyarakat mewaspadai ancaman keb
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Peristiwa yang terjadi di Panipahan Kabupaten Rokan Hilir beberapa waktu lalu, diserangnya rumah terduga bandar n
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Riau, Defizon, menyampaikan imbauan kepada seluruh je
Muslim
kabarmelayu.comPEKANBARU Polres Dumai kembali mengungkap sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar masyarakat rentan. S
Hukrim