APHI Riau: Tak Sejangkal pun Pemegang PBPH Berhak Menyerahkan Areal Konsesi ke Pihak Lain

SIAK, kabarmelayu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak menggelar pertemuan bersama PT Seraya Sumber Lestari (SSL) dan masyarakat Desa Tumang. Pertemuan ini merupakan buntut dari konflik yang terjadi antara PT SSL dan masyarakat beberapa waktu lalu.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau.

Dalam kesempatannya, Ketua APHI Riau Muller Tampubolon menjelaskan bahwa pengusaha yang memiliki Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) tidak dapat berbuat banyak bahkan menyerahkan sejengkal pun lahan areal konsesi kepada pihak lain. "Kita memang tidak bisa berbuat apa-apa selain dari persetujuan kementrian lingkungan hidup," ujarnya dalam pertemuan.

Baca Juga:

• Cara Cek dan Cetak Kartu Keluarga Tanpa Datang ke Kantor Dukcapil
• Takbir Menggema , Bupati Herman Ajak Masyarakat Keritang Perkuat Kebersamaan dan Syiar Islam

Untuk itu, dalam penyelesaian lahan berstatus kawasan hutan seperti yang terjadi dengan PT SSL, untuk bersama-sama berkoordinasi ke pihak kementrian dan satgas PKH.

"Sejak hadirnya satgas PKH, kita sampai saat ini tidak tahu mau kemana lahan ini. Apakah diberikan kepada PT Agrinas atau dihutankan kembali. Hanya dua opsi ini saja yang ada," katanya.

Baca Juga:

• Serambi Aksara Indragiri Hadir di CFD, Hadirkan Litetasi di Ruang Publik
• Kala PBPH dan Perhutanan Sosial Kelola Kawasan Hutan, Akses Dana Karbon

Jika diserahkan ke Agrinas lanjutnya, pihaknya juga mengaku masih tidak mengetahui apakah nantinya masyarakat yang sebelumnya mengelola lahan tersebut akan dilibatkan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut.

"Jika memang bisa, Agrinas tinggal membuat opsi atau porsi-porsi yang dapat dikerjakan oleh masyarakat," katanya.

"Contoh misalnya yang terjadi di PT Torganda, kelompok tani yang ada di dalam pengelolaan itu kembali dilibatkan setelah kebun diekskusi oleh satgas PKH dan diserahkan ke Agrinas," imbuhnya.

Ia berharap, solusi dalam penyelesaian konflik antara PT SSL dan masyarakat terjadi seperti yang terjadi di PT Torganda tadi. "Mungkin ini adalah solusi terbaik dari satgas PKH," tuturnya.

Dengan demikian, Muller mengajak seluruh pihak untuk bergandeng tangan untuk berkoordinasi dengan pihak kementrian. Jika tidak, menurutnya akan terus terjadi konflik yang berkepanjangan.

Bupati Siak, Afni Zulkifli juga mengaminkan pernyataan Mulker dalam pertemuan itu. Afni menjelaskan bahwa memang langkah itu yang pihaknya mau.

"Kita berharap juga begitu, PT SSL terus bersinergi bersama kami untuk memikirkan nasib masyarakat," singkatnya.(inf/dkf)

Cara Cek dan Cetak Kartu Keluarga Tanpa Datang ke Kantor Dukcapil

Takbir Menggema , Bupati Herman Ajak Masyarakat Keritang Perkuat Kebersamaan dan Syiar Islam

Serambi Aksara Indragiri Hadir di CFD, Hadirkan Litetasi di Ruang Publik

Kala PBPH dan Perhutanan Sosial Kelola Kawasan Hutan, Akses Dana Karbon

Bupati Inhil H. Herman Lepas Pawai Takbir Idul Fitri 1447 H

Ribuan Warga Ikuti Pawai Takbir Idulfitri 1447 H di Pekanbaru