Pemprov Riau Siapkan Rp40 Miliar untuk Gaji 5.884 PPPK Baru, Sekdaprov: Tak Jadi Beban APBD

kabarmelayu.comPEKANBARU- Pemerintah Provinsi Riau telah mengangkat dan menyerahkan SK 5.884 Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Senin pekan lalu. Tenaga PPPK Pemprov Riau yang menerima SK ini merupakan lulusan seleksi tahap I dan II.

Belakangan, muncul selentingan kabar miring bahwa pengangkatan mereka akan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau Syahrial Abdi, menampik isu itu. Dia menegaskan, pengangkatan ribuan PPPK Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak menjadi beban anggaran daerah. Bahkan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan hak kepada aparatur yang telah bekerja untuk negara.

Baca Juga:

• Wako Agung Nugroho Perjuangkan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu
• Wako Agung Nugroho Minta ASN di Tiap RW Jadi Ujung Tombak Pendataan Warga

Syahrial Abdi menjelaskan, pengangkatan PPPK merupakan bagian dari kebijakan nasional yang juga dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Apalagi para tenaga PPPK merupakan pegawai yang sah dan berhak mendapatkan gaji sesuai kinerjanya. Saya tak mau terjebak dengan kata 'membebani'. Nanti dibilang membebani lagi karena di situ ada guru, kan gitu ya," cetus Syahrial Abdi.

Baca Juga:

• Ikut Arahan Pusat, Pemprov Riau Perpanjang WFH Dua Bulan
• Ramah Lingkungan, ASN Dumai Diwajibkan Pilah Sampah

Lagi menurut Sekda, tenaga PPPK ini bekerja untuk pemerintah dan punya hak untuk dibayar atas pekerjaannya.

Konsekuensi fiskal dari pengangkatan PPPK memang berdampak pada meningkatnya belanja pegawai daerah. Namun, hal itu merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk memperkuat pelayanan publik.

Diketahui, sebanyak 5.884 PPPK Pemprov Riau yang menerima Sak tersebut terdiri dari 856 tenaga guru, 138 tenaga kesehatan dan 4.890 tenaga teknis.

Saat penyerahan SK yang dilakukan di Stadion Utama Riau, Pekanbaru, Gubernur Abdul Wahid mengatakan bahwa Pemprov telah menyiapkan anggaran di APBD Perubahan Riau 2025 untuk gaji PPPK.

"Kemarin kita hitung lebih kurang sekitar Rp40 miliar untuk tiga bulan (Oktober, November dan Desember 2025)," kata Abdul Wahid.

"Iya, ini memang cukup menambah beban APBD. Tapi keputusan ini tetap harus kita ambil. Walaupun kondisi keuangan defisit, saya harus bertanggung jawab memberikan kepastian kepada teman-teman yang sudah lulus seleksi PPPK," ujar Wahid lagi.

Wako Agung Nugroho Perjuangkan PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

Wako Agung Nugroho Minta ASN di Tiap RW Jadi Ujung Tombak Pendataan Warga

Ikut Arahan Pusat, Pemprov Riau Perpanjang WFH Dua Bulan

Ramah Lingkungan, ASN Dumai Diwajibkan Pilah Sampah

Puluhan Hakim Panitera dan ASN di PN Bengkalis Dites Urine Mendadak

Hadapi Dinamika Global, ASN WFH Setiap Hari Jumat, Sekolah Tetap Tatap Muka