Pemiskinan Massal Terjadi, Status Bencana Nasional Harus Segera Ditetapkan

kabarmelayu.comJAKARTA - Bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dinilai sudah memicu pemiskinan massal. Pasalnya, bencana menghancurkan rumah warga sekaligus lahan produktif yang menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Pakar Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menegaskan kerugian akibat bencana ini bukan sekadar kerusakan fisik. Ia menyebut rakyat kehilangan akumulasi modal yang dibangun dalam waktu panjang.

"Bagi rakyat, membangun rumah itu adalah akumulasi modal jangka panjang. Begitu juga sawah dan ladang. Kini ribuan hancur karena banjir bandang dan longsor. Pemiskinan sudah otomatis terjadi. Ini mencakupi tiga provinsi yang tak kurang dari 10 juta penduduk," kata Syafruddin dalam pesan singkat kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

• Wujud Solidaritas Kebangsaan, TNI Bersama UAH Care Bangun Harapan Pasca Bencana Aceh
• Harimau Sumatera Kembali Muncul di Desa Pulau Muda

Syafruddin mempertanyakan sikap pemerintah yang belum menetapkan status bencana nasional. Menurut dia, status bencana nasional penting karena membuka percepatan anggaran pemulihan sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayah terdampak.

"Banyak pertimbangan untuk tidak menetapkan status bencana nasional. Apa saja pertimbangan itu? Apa rakyat boleh tahu?" ujarnya.

Baca Juga:

• Data Sementara 9 Meninggal, 81 Hilang, 12 Drone Dikerahkan Cari Korban Longsor Bandung Barat
• Pencarian Korban Bencana Sumut dan Sumbar Dihentikan, Aceh Berlanjut

Ia juga menyoroti jarak antara fakta lapangan dan kebijakan yang lahir. "Data dan fakta lapangan yang dilaporkan jurnalis terkesan tidak menjadi input kebijakan," kata Syafruddin.

Dalam kondisi seperti ini, ia menilai warga yang kehilangan rumah dan mata pencaharian akan makin terjebak dalam kerentanan ekonomi.

Syafruddin menilai penetapan status bencana nasional perlu segera dilakukan agar pemulihan ekonomi warga tidak makin terlambat dan ancaman pemiskinan tidak bertambah dalam. Syafruddin pun mengkritik pernyataan pejabat ekonomi yang menyebut bencana tidak memengaruhi target nasional.

"Bagaimana pula seorang Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto) berani menyebut tidak berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional. Memangnya tiga provinsi itu selama ini tidak dihitung berkontribusi secara nasional? Kita sangat berharap para petinggi kita agak berempati memberi pernyataan," tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan program pemulihan infrastruktur untuk wilayah terdampak.

"Kita prihatin dengan situasi yang ada, dan tentu akan ada program untuk perbaikan infrastruktur ke depannya, rehabilitasi," kata Menko Airlangga di Jakarta, Kamis lalu.

Airlangga juga mengakui ekonomi daerah terdampak pasti tertekan. "Memang pertumbuhan di daerah bencana dipastikan akan turun, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat," ujar dia.

Pemerintah, kata Airlangga, menyiapkan relaksasi bagi pelaku usaha, terutama UMKM. "Ya nanti, kami sudah memberikan relaksasi untuk UMKM, regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis. Ya tentu ada restrukturisasi dan penghapusan kredit macet," kata Menko Airlangga.

Dampak bencana terhadap ekonomi nasional juga dihitung Pakar Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Muhammad Syarkawi Rauf. Ia menilai kontribusi Aceh, Sumut, dan Sumbar selama ini nyata dalam pertumbuhan nasional.

"Misalnya, pada kuartal III, pertumbuhan ekonomi nasional 5,04 persen, kontribusi Aceh, Sumut, dan Sumbar sekitar 0,323 persen," ungkapnya.

Karena itu, kata Syarkawi, guncangan kuartal IV akan ikut menekan laju nasional. "Sehingga, penurunan 30 persen saja perekonomian ketiga daerah tersebut akibat banjir di kuartal IV 2025 menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,1 persen," katanya.

Syarkawi menegaskan besarnya peran kawasan terdampak. "Padahal kontribusi Sumatera yang sedang mengalami bencana terhadap perekonomian nasional sekitar 25 persen," ujar dia.

Syafruddin juga mengingatkan kerentanan bencana tidak bisa dilepaskan dari kerusakan lingkungan yang telah lama disuarakan warga setempat. "Ketika local knowledge menyampaikan pesan bahwa bencana alam ini terutama akibat ulah manusia terkait pembalakan dan penambangan yang memperparah kerusakan akibat hidrometeorologi, mengapa kita cenderung menolak local knowledge? Mengapa kita tidak menghargai?" tegasnya.

Dari sisi fiskal, Syafruddin menilai negara masih punya ruang besar untuk pemulihan sehingga tidak ada alasan menunda. "Menkeu Purbaya mengguyur Bank Himbara sebesar Rp 200 triliun agar ekonomi tidak kering. Kini ekonomi bencana di Sumatra berapa ratus triliun Menkeu Purbaya mau guyurkan ke daerah. Ekonomi bencana jauh lebih berbahaya dibanding ekonomi kering," katanya.

Ia menekankan sisa anggaran semestinya diarahkan pada pemulihan tiga provinsi terdampak. "Sisa uang pemerintah yang masih tersisa sebesar Rp 276 triliun itu sangat adil bila dipakai untuk recovery, rehabilitation, dan reconstruction yang terukur dan terencana dengan baik di tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang, longsor, dan luncuran kayu-kayu berdiameter besar serta limbah pembalakan. Tidak ada alasan RI tidak punya anggaran," tegasnya.

Kritik atas respons pemerintah juga datang dari Pakar Ekonomi Universitas Brawijaya, Noval Adib. Ia menilai pemerintah perlu bersikap terbuka agar kepercayaan publik tidak runtuh.

"Mestinya pemerintah sudah harus membangun kepercayaan publik kembali dengan tulus mengakui kekurangan-kekurangan yang ada, bukannya bolak-balik melakukan denial atau penyangkalan atas kelemahan diri sendiri," ujarnya.

Republika

Wujud Solidaritas Kebangsaan, TNI Bersama UAH Care Bangun Harapan Pasca Bencana Aceh

Harimau Sumatera Kembali Muncul di Desa Pulau Muda

Data Sementara 9 Meninggal, 81 Hilang, 12 Drone Dikerahkan Cari Korban Longsor Bandung Barat

Pencarian Korban Bencana Sumut dan Sumbar Dihentikan, Aceh Berlanjut

Konser Amal Pemko Pekanbaru akan Hadirkan Wali Band

Catatan Akhir Tahun 2025 Jikalahari: Menata Ulang Tata Ruang, Cabut Izin Korporasi di DAS