Sumber Air Pemadaman Karhutla, Plh Bupati Yuliantini Tinjau Normalisasi Parit 18
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksana Harian (Plh) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini S. Sos, M. Si meninjau pengerjaan normalisasi Pari
Pemerintahan
BNPB mencatat Provinsi Aceh memperpanjang status tanggap darurat hingga 22 Januari 2026 karena empat kabupaten masih berada pada fase darurat, yakni Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Pidie Jaya. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan meski proses pencarian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat telah dihentikan, tim SAR tetap disiagakan.
"Untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat, proses pencarian sudah dihentikan, tapi tim SAR masih siaga. Jika ada informasi baru dari masyarakat, pencarian akan dilakukan di titik tersebut," kata Abdul dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Baca Juga:
BNPB memutakhirkan data korban jiwa akibat rangkaian banjir dan longsor di tiga provinsi tersebut. Dalam dua hari terakhir terdapat tambahan korban meninggal dunia di Aceh Utara, Langkat, dan Tapanuli Tengah sehingga total korban meninggal mencapai 1.182 jiwa. Jumlah korban hilang tervalidasi sebanyak 145 jiwa, sedangkan pengungsi tercatat 238.627 orang.
Di Aceh, fokus penanganan masih diarahkan pada pemulihan akses jalan darat dan distribusi logistik ke wilayah yang sulit dijangkau. Jalur Takengon–Gayo Lues yang sebelumnya terputus di empat titik longsor kini sudah dapat dilewati kendaraan roda empat secara terbatas. Perbaikan permanen jalur Pidie–Takengon ditargetkan selesai pada 15 Januari, disusul Jembatan Titi Merah pada 30 Januari.
Baca Juga:
Abdul menjelaskan pemerintah mengerahkan 1.780 unit alat berat di tiga provinsi untuk membuka akses jalan dan jembatan. "Blangkejeren–Kutacane sudah terbuka untuk roda empat, dan jalur utama terus dikebut sesuai target Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat," ujarnya.
Distribusi logistik tetap berjalan meski sebagian wilayah memasuki fase transisi darurat. BNPB mencatat penyaluran logistik terakhir mencapai 19 ton untuk Aceh, 31,3 ton di Sumatera Utara, dan 3,4 ton di Sumatera Barat. Jalur darat menjadi tumpuan utama, didukung pengiriman udara ke titik-titik masyarakat yang masih terisolasi.
Percepatan pemulihan hunian juga terus dilakukan. BNPB mencatat 2.500 unit hunian sementara sedang dikerjakan di berbagai lokasi. Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan per keluarga mulai disalurkan, dengan 1.114 kepala keluarga telah menerima dana dari total 6.190 rekening yang siap dicairkan.
Penghentian pencarian di Sumatera Utara dan Sumatera Barat menandai masuknya fase pemulihan awal di dua provinsi tersebut. Di Aceh, operasi kemanusiaan masih berlanjut hingga seluruh akses pulih dan status tanggap darurat resmi dicabut.
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksana Harian (Plh) Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini S. Sos, M. Si meninjau pengerjaan normalisasi Pari
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai Mayjen TNI Agus Hadi Waluyo bersama Kepala Kepolis
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Erupsi Anak Gunung Krakatau berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasi
Peristiwa
kabarmelayu.com,ROHUL Satuan Reserse Kriminal Polres Rokan Hulu mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang melibatkan
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Semangat membumikan AlQur&039an mulai menggema di Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru. Untu
Pemerintahan
Perayaan HUT Ke 24 Kelenteng Huat Cu Kong Perawang Meriah
Sosial
Polisi Geledah Rumah Oknum Pencuri Kotak Amal, Puluhan Barang Bukti Disita
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Polisi menemukan puluhan kotak amal yang telah dirusak di sebuah rumah di Jalan Thamrin, Kecamatan Sail, Pekanba
Hukrim
kabarmelayu.com,KUANSING Kelompok Tani 80 Sumber Berkah hari ini, Sabtu (5/9/2026) kembali memasuki dan menguasai secara fisik areal kebun
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengajukan penambahan kuo
Pemerintahan