Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pendataan dan memastikan seluruh perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut telah mengantongi perizinan sesuai aturan yang berlaku.
Dipimpin oleh Kasat Pol PP Kabupaten Siak, Syamsurizal, M.Si, tim gabungan ini melibatkan berbagai instansi mulai dari Dinas PMTSP, DLH, Dishub, Bappeda, hingga unsur pimpinan Kecamatan Tualang serta tokoh masyarakat setempat.
Baca Juga:
Temuan Ketidaklengkapan Izin Mitra
Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, PT Pelindo selaku penyedia kawasan telah memiliki legalitas yang lengkap, di antaranya: NIB: 8120109982359 (KBLI 52221 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Laut). Lingkungan: Dokumen AMDAL (SK.7/LT.504/PHB-96). PBG: 072/IMB/DPMPTSP/IV/2017. Andalalin: 550/Dishub-S/Andalalin/2025/10.
Namun, kendala ditemukan pada kepatuhan perusahaan mitra. Meski telah memiliki NIB, dua mitra usaha yakni PT Multi Trading Perdana (MTP) dan PT Kharisma Inti Mitra Indonesia (KIMI) diketahui belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sementara itu, mitra lainnya, PT Rabana Aspalindo, dinyatakan telah memenuhi syarat perizinan.
Baca Juga:
Ketua Tim Yustisi, Syamsurizal, menegaskan agar seluruh mitra di kawasan Pelindo segera melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Siak untuk pengurusan PBG.
"Kami meminta perusahaan segera melengkapi izin. Jika dalam jangka waktu 14 hari ke depan belum ada progres, Tim Yustisi akan kembali turun untuk melakukan evaluasi dan tindakan lebih lanjut," tegas Syamsurizal kepada media.
Selain urusan bangunan, Tim Yustisi juga menekankan beberapa poin krusial kepada pihak Pelindo, antara lain:Transparansi Pajak yakni penyerahan data PBB, Pajak Air Tanah, dan Pajak Kendaraan.Klausul Perjanjian yaitu menambahkan poin kewajiban pengurusan izin bagi pihak pertama atau kedua dalam kontrak kerja sama.
Serta pengelolaan Lingkungan dengan koordinasi intensif terkait kewajiban lingkungan bagi seluruh tenant atau mitra.
"Kita juga minta pihak Pelindo untuk dapat berkomitmen terhadap perjanjian kerjasama yang disepakati antara PT KIMI dan PT Pelindo untuk wajib melakukan kepengurusan IMB atau PBG sebelum mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Menanggapi temuan tersebut, General Manager Pelindo Regional 1 Pekanbaru, Yulfiatmi, menyatakan dukungannya terhadap penegakan aturan daerah. Ia menegaskan akan mendorong mitra kerja untuk segera memenuhi komitmen perizinan yang telah disepakati.
"Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Direksi dan juga KSOP (Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) untuk menentukan langkah tindak lanjut ke depan," pungkas Yulfiatmi.(YO)
kabarmelayu.com,ROHUL Jajaran Polsek Ujungbatu mengamankan dua pria dalam pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika jenis sabu di seb
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Riau mencatat 2.279 hotspot (titik panas) di Sumatera, Ahad (
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wakil Wali Kota (Wawako) Markarius Anwar ikut turun ke jalan bersama ribuan orang dalam Aksi Solidaritas Palesti
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU PSPS Pekanbaru sukses mengamankan tiga poin penting setelah menaklukkan PSMS Medan dengan skor tipis 21 dalam l
Sport
Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan sore ini mengeluarkan edaran dilaksanakannya pembelaharan tat
Pendidikan
Selama periode bulan Juli hingga September tahun ini, total 80 ton garam telah di semai di langit Riau. Hal itu
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komjen Herry Heryawan yang telah melepas jabatan dan Irjen Arman Achdiat yang menerima jabatan baru sebagai Kapo
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Harga cabai merah di Kota Pekanbaru terpantau mencapai Rp100.000 per kilogram. Lonjakan yang telah berlangsung s
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sejak pukul 00.00 WIB, Sabtu (10/10/2026) kemarin, kualitas udara di Kota Pekanbaru terpantau dalam kondisi seda
Lingkungan
Panglima Besar Hulubalang LAMR Hadiri Pelepasan Komjen Herry Heryawan, Apresiasi Pelestarian Budaya Melayu dan Green Policing
Sosial
