Jambore PGRI ke-81 dan HGN di Inhil Resmi Ditutup
kabarmelayu.com,INHIL Jambore dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke81 dan Hari Guru Nasional (H
Pemerintahan
JAKARTA - Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, mengingatkan publik tentang perlunya pemberatan hukuman bagi pelaku. Setelah sempat terkatung-katung, pemerintah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur hukuman kebiri kimiawi bagi predator kejahatan seksual.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Malik Haramain memastikan pihaknya telah mengesahkan Perppu tersebut untuk menjadi Undang-Undang (UU). Dia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengusulkan naskah Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis (juknis) regulasi pelaksanaan kebiri.
“Perppu sudah disahkan menjadi Undang-Undang, tinggal Peraturan Pemerintahnya, karena banyak Perppu itu yang butuh juknis. Salah satu jukninya adalah mekanisme kebirinya. Jadi menurut saya, segera pemerintah dalam hal ini Kementerian PPA segera mengusulkan PP-nya salah satunya soal kebiri siapa eksekutornya,” kata Haramain kepada Okezone, Kamis (15/9/2016).
Baca Juga:
Meski demikian, UU mengenai pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual masih belum mendapat nomor dari legislatif. Namun, Haramain menegaskan, bahwa mayoritas Fraksi di DPR sepakat dengan hukuman kebiri sebagai bentuk pemberatan hukuman.
“Nomornya belum keluar karena baru disahkan. Meskipun pasalnya kontroversi, terakhir Gerindra menolak kami tetap setuju. Jadi tinggal teknis pelaksanaanya seperti apa. IDI tidak mau, tapi kalau sudah disahkan otomatis semua warga negara termasuk IDI harus mau. Kalau pemerintah tidak menunjuk IDI saya kira ada alternatif lain,” ujar dia.
Baca Juga:
Politikus PKB itu menanmbahkan, kriteria hukuman kebiri di UU tersebut juga sudah jelas. Adapun, parameternya ialah pelaku resedivis kasus kejahatan seksual. Selanjutnya, kekerasan yang dilakukan hingga membuat korban cacat fisik atau merusak alat reproduksinya.
“Ketiga korban gangguan psikis seumur hidup dan terakhir kalau korbannya banyak. Saya kira pemerintah melalui Kemen PPA segera menyusun PP untuk juknis. Kebiri itukan salah satu pemberatan,” tandasnya. (FAS)
(abp/okezone)
kabarmelayu.com,INHIL Jambore dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke81 dan Hari Guru Nasional (H
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November 2026, Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesi
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kecelakaan lalu lintas maut kembali terjadi di Jalan Tol PekanbaruDumai (Permai), tepatnya di KM 40600 A, Sabt
Peristiwa
Kasat Noki Sisir Sudut Kota hingga Kampung Narkoba, 5 Orang yang Diciduk Positif Narkoba
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tiga penumpang mobil Datsun Go mengalami lukaluka setelah kendaraan yang mereka tumpangi menabrak truk Hino Fus
Peristiwa
kabarmelayu.com,INHIL Ruas jalan provinsi Bagan JayaEnok, saat ini mulai dilakukan perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Parlemen
Pemimpin Redaksi Media Nasional Alumni Paramadina Berkumpul, Bahas Masa Depan Jurnalisme
Article
HUT Brimob, Kapolda Riau Gaungkan Semangat Pengabdian untuk Rakyat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan pelaksanaan Sidang Paripurna untuk memilih
Politik
kabarmelayu.com,INHIL Pembangunan jembatan penghubung Desa Sungai Junjangan dan Desa Sungai Raya, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau,
Peristiwa