TKA Hanya Boleh Tempati Jabatan Profesional

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pengerjaan proyek PLTU Tenayan Raya diduga melibatkan ba­nyak tenaga kerja asing (TKA) sebagai buruh kasar. Hal ini langsung direspon Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dakhiri. Dia pun meminta Pemprov Riau segera melaporkan hal itu karena terindikasi melanggar aturan.

“Sesuai dengan aturan, buruh kasar tidak boleh di Indonesia. Kalau ada itu harus ditindak. Kalau daerah tak berani menindak, silakan beri tahu saya. Biar saya kirim pengawas dari pusat,” ujar Hanif saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Latihan Kerja (BLK) Riau, Rabu (6/10/16).

Dikatakan Hanif, TKA hanya boleh menduduki jabatan tertentu yang bersifat profesional dan skill. Jika ada TKA yang menjadi buruh kasar, hal itu menurutnya sudah pasti pelanggaran dan meminta langsung ditindak oleh dinas tenaga kerja provinsi atau kota.

Baca Juga:

• Pemotor Diduga ODGJ Terobos Tol Permai 
• Wako Lantik Zulhelmi Arifin Sebagai Sekdako Pekanbaru

“Sebenarnya investor boleh membawa tenaga kerjanya dari manapun. Yang penting harus sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia bukan negara tertutup untuk urusan tenaga kerja, tapi harus memenuhi seluruh ketentuan yang ada,” tegasnya.

Terkait kunjungannya ke BLK Riau, Hanif mengatakan, seluruh BLK yang ada di Riau termasuk di kabupaten/kota harus aktif dalam memproduksi sumber daya manusia. Dan melihat potensi kerja yang ada dan fokus dalam memproduksi tenaga kerja berkualitas.

Baca Juga:

• HGB Ratusan Ruko STC Pekanbaru Tak Bisa Diperpanjang
• Dinilai Terafiliasi Wahabi, GP Ansor Inhil Tolak Peningkatan Status Surau di Sungai Beringin

“Kalau Riau masih menganggap sektor minyak dan gas bumi sebagai sektor andalan, maka BLK bisa mendidik para peserta pelatihan lebih intensif dalam sektor tersebut. Sehingga nantinya jika sudah selesai pelatihan akan tercetak banyak tenaga kerja yang mumpuni,” ujarnya.

Terkait sudah banyak alat untuk pelatihan di BLK yang tergolong lama, Hanif mengatakan bahwa tentunya memang alat-alat tersebut perlu diperbarui. Namun jika menunggu anggaran pemerintah, tentu memerlukan waktu lama. Sehingga Pemerintah harus berperan aktif mengajak sektor swasta untuk bekerja sama.

“Contohnya saja bisa bekerja sama dengan sektor industri. Jadi nanti jika ada industri yang alatnya tidak dipakai lagi karena mereka melakukan pergantian, bisa dihibahkan ke BLK. Karena biasanya industri setiap lima tahun sekali melakukan pergantian alat,” jelasnya.(riaupos.co)

 

Pemotor Diduga ODGJ Terobos Tol Permai 

Wako Lantik Zulhelmi Arifin Sebagai Sekdako Pekanbaru

HGB Ratusan Ruko STC Pekanbaru Tak Bisa Diperpanjang

Dinilai Terafiliasi Wahabi, GP Ansor Inhil Tolak Peningkatan Status Surau di Sungai Beringin

Simpang Sebidang Arifin Ahmad - Sudirman Dibuka Akhir Tahun ini

Kepengurusan KONI Kota Pekanbaru Resmi Dilantik, Tancap Gas PORKOT