JAKARTA - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah DKI Jakarta Agus mengatakan sebanyak 80 persen Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terdampak virus corona.
Menurut Agus, lesunya perekonomian PTS berskala kecil hingga menyebabkan kesulitan ekonomi untuk membayar gaji dosen dan karyawan akan dirasakan dalam jangka waktu satu sampai dua bulan ke depan.
"PTS yang kecil itu ada 80 persen dari keseluruhan PTS yang terdampak signifikan. Saat ini masih mampu bertahan, namun jika situasi ini sampai satu atau dua bulan lagi dampaknya akan sangat memprihatinkan," ujar Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah DKI Jakarta Agus kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (25/4).
Baca Juga:
Keseluruhan PTS di Jakarta jumlahnya sebanyak 312, 80 persennya adalah PTS kecil. Dan 20 persen lainnya adalah PTS menengah dan besar.
Selama pandemi berlangsung, dijelaskan Agus, PTS menengah dan besar bisa bertahan dan menyesuaikan diri dengan situasi.
Baca Juga:
"Bahkan ada yang [memberi] bantuan langsung [berupa] sembako, kuota pulsa dan [keringanan] pemotongan 50 persen untuk SPP [mahasiswa]," ujarnya.
Ia pun mengatakan penemuan LLDikti ini akan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dibahas lebih lanjut.
Direktur Jenderal Dikti Kemendikbud Nizam ketika dihubungi tidak menyatakan pihaknya bakal memberi tambahan anggaran atau mengusulkan keringanan pajak untuk PTS yang terdampak.
Ia menyatakan pihaknya sudah menyediakan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) untuk 400 ribu mahasiswa baru.
"Dapat juga diakses oleh mahasiswa yg sudah berkuliah tapi orang tuanya terdampak ekonominya karena covid-19. Bisa diakses oleh mahasiswa PTN maupun PTS," tuturnya kepada CNNIndonesia.com.
Terkait alokasi anggaran, ia mengatakan dana dikerahkan untuk PTS pun sudah lebih banyak dari anggaran tahun lalu.
Sebelumnya Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) Budi Djatmiko menuntut Kemendikbud membantu subsidi PTS selama wabah corona. Ia menyatakan setidaknya 50 persen mahasiswa PTS sulit membayar SPP.
Budi mengklaim selama ini pihaknya tidak mendapat dukungan selayak yang didapatkan PTN. Padahal jumlah PTS, khususnya yang berskala kecil, mendominasi perguruan tinggi di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah mencarikan solusi terkait hal ini. Salah satunya dengan meringankan pajak dan membantu beban uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa.
(CNNIndonesia.com)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, melakukan peninjauan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di K
Hukrim
kabarmelayu.com,PELALAWAN Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga pendinginan, terus dilakukan secara berkelanjutan. P
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru meminta pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Teratai, Kecamatan Senapela
Pemerintahan
Peringati HUT ke81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Kasus serius tengah mengguncang publik tanah air. Kasus itu menyangkut dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen oten
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pengguna Jalan Tol PekanbaruDumai perlu menyesuaikan rute perjalanan mulai Jumat (28/8/2026) hari ini. PT Huta
Pemerintahan
Pimpin Apel Gelar Pasukan Siaga Karhutla, Wabup Siak Dorong Perusahaan Ikut Jaga Lahan Sekitar
Pemerintahan
kabarmelayu.com,KAMPAR Dalam rangka HUT Polwan ke78 tahun yang jatuh pada tanggal 1 September 2026, Polwan Polres Kampar mengunjungi UPT
Pendidikan
kabarmelayu.com,TANGERANG Kunjungan ke Kawasan Industri Cikupa Mas, Kabupaten Tangerang, Banten, menghasilkan sejumlah catatan penting dar
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi meningkatkan status penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari
Lingkungan
