KPAI Soroti Ketimpangan Kelas Sosial Ekonomi dalam Belajar Jarak Jauh

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebut Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada pandemi Covid-19 ini berpotensi membuat anak tidak naik kelas dan putus sekolah. Ketimpangan warga perkotaaan-desa serta warga kaya-miskin juga disoroti.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, pamdemi Covid-19 mengakibatkan tahun ajaran baru 2020-2021 kali ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang riuh dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru, tidak ada suka cita membeli seragam baru dan perlengkapan sekolah baru seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Karena tahun ajaran baru kali ini pemerintah melalui SKB 4 Menteri memutuskan memperpanjang PJJ untuk sekolah-sekolah yang tidak berada di zona hijau Covid-19," ujar Retno dalam keterangannya, Kamis (23/7/2020).

Baca Juga:

• Menkopolkam Kutuk Keras Pembakaran dan Pembunuhan Pilot AMA Air Oleh KKB Papua Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal
• Polsek Kandis Perkuat Budaya Gotong royong Bersama Petani, Wujudkan Hasil Ketahanan Pangan yang Melimpah

Dia menilai, keputusan PJJ sebenarnya sangat dilematis lantaran bila sekolah melakukan kegiatan belajar tatap muka akan membahayakan kesehatan, dan keselamatan anak-anak. Namun, lanjutnya, disisi lain pemerintah juga belum melakukan evaluasi dan perbaikan untuk PJJ fase kedua. Padahal, data menunjukkan anak-anak tertekan selama PJJ fase 1.

"KPAI mendorong ada perbaikan dalam PJJ fase kedua agar anak-anak dapat menjalani PJJ dengan kondisi bahagia. Karena 79,9 persen siswa menyatakan tidak senang belajar dari rumah karena 76,8 persen gurunya tidak melakukan interaksi selama PJJ kecuali memberikan tugas-tugas saja," ujarnya.

Baca Juga:

• Hadiri MUSANCAB PDI Perjuangan, Sekda Siak Harapkan Lahir Kepengurusan yang Berkontribusi bagi Daerah
• Wabup Inhil Hadiri Penutupan MTQ ke-44 Provinsi Riau, Stand Bazar Inhil Juara Kedua

KPAI menyimpulkan, bahwa PJJ pada fase I berjalan tidak efektif, dan bias kelas sosial ekonomi mulai dari perkotaan, hingga pedesaan serta bias Jawa dan luar jawa.

Menurut dia, PJJ juga mempunyai masalah teknis seperti jaringan dan ketidak mampuan keluarga peserta didik membeli kuota internet.

"Oleh karena itu, KPAI merekomendasi agar pemerintah mengratiskan internet untuk PJJ fase 2 selama 6 bulan ke depan," katanya.

KPAI mendorong ada perbaikan dalam PJJ fase kedua agar anak-anak dapat menjalani PJJ dengan kondisi bahagia. Karena 79,9 persen siswa menyatakan tidak senang belajar dari rumah karena 76,8 persen gurunya tidak melakukan interaksi selama PJJ kecuali memberikan tugas-tugas saja.

"Jika PJJ diperpanjang, namun tanpa perbaikan dan dukungan internet negara, maka hal ini akan berpotensi meningkatkan stress pada anak yang berdampak pada masalah psikologi anak-anak," kata Retno.

Retno mengatakan, pemerintah telah melonggarkan guru dengan tidak perlu mengejar kurikulum selama pandemi Covid-19. Namun, pada faktanya guru mengejar ketuntasan kurikulum dengan cara memberikan tugas terus menerus pada para siswanya selama PJJ.

"Siswa kelelahan dan tertekan merupakan bentuk kekerasan juga," katanya.

(iNews.id)

Menkopolkam Kutuk Keras Pembakaran dan Pembunuhan Pilot AMA Air Oleh KKB Papua Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI, Jenderal

Polsek Kandis Perkuat Budaya Gotong royong Bersama Petani, Wujudkan Hasil Ketahanan Pangan yang Melimpah

Hadiri MUSANCAB PDI Perjuangan, Sekda Siak Harapkan Lahir Kepengurusan yang Berkontribusi bagi Daerah

Wabup Inhil Hadiri Penutupan MTQ ke-44 Provinsi Riau, Stand Bazar Inhil Juara Kedua

Siak Raih Peringkat VI pada MTQ ke-44 Tingkat Provinsi Riau, Wabup Syamsurizal: Terus Tingkatkan Prestasi

Penyelundupan 652 iPhone Ilegal via Pelabuhan Bengkalis Digagalkan