Pemkab Inhil Resmi Terapkan WFH Setiap Rabu
kabarmelayu.comINHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebija
Pemerintahan
Kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ikut terlibat aktif dalam menjaga integritas pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2024.
Acara yang berlangsung pada Rabu, 16 Oktober 2024 di Kantor Kecamatan Pusako ini menghadirkan pemateri utama Dr. Baskoro Wicaksono, S.IP, M.Si, selaku dosen Ilmu Pemerintahan FISIP UNRI yang memiliki kepakaran dalam bidang politik dan pemerintahan.
Baca Juga:
Dalam paparannya, Baskoro Wicaksono menekankan pentingnya pengawasan partisipatif dari masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.
"Masyarakat memiliki peran yang krusial dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, potensi kecurangan dan penyimpangan bisa diminimalisir," ujar Baskoro.
Baca Juga:
Kegiatan ini diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat, dan perwakilan pemuda dari kampung-kampung di Kecamatan Pusako. Mahasiswa Kukerta MBKM FISIP UNRI turut berperan aktif dalam menyelenggarakan acara ini.
Dalam sesi diskusi, peserta sangat antusias memberikan tanggapan dan bertanya seputar mekanisme pengawasan pemilu dan peran masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Panwaslu Kecamatan Pusako berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih dan demokratis.
Dengan adanya kolaborasi antara mahasiswa Kukerta MBKM FISIP UNRI dan Panwaslu Kecamatan Pusako, kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pemilu yang lebih partisipatif dan berintegritas di tahun 2024.
Ketua Panwaslu Kecamatan Pusako, Risman Arianto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang besar kepada mahasiswa Kukerta MBKM FISIP UNRI atas kontribusi mereka dalam menyukseskan kegiatan sosialisasi ini.
Menurutnya, sinergi antara lembaga pendidikan, Pengawas Pemilu, dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam menciptakan pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang (money politics) serta bentuk kecurangan lainnya.
"Kami berharap kegiatan ini mampu menjadi pendorong bagi masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengawasi jalannya pemilu. Pemilu yang jujur dan adil hanya bisa terwujud jika semua elemen masyarakat turut mengawal prosesnya," ujar Risman.
Selain itu, ketua kelompok Kukerta MBKM FISIP UNRI Kampung Benayah, Sirajuddin Akmal menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini adalah wujud nyata dari pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
"Kita semua menyadari, bahwa pemilih pemula memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang baik tentang hal dan tanggung jawab sebagai pemilih, serta pentingnya pengawasan partisipatif dalam pesta demokrasi, seperti Pilkada 2024 yang akan segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 serta memastikan pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan sebelumnya" kata Sirajuddin Akmal.
Kegiatan sosialisasi ini juga diakhiri dengan sesi tanya jawab interaktif yang dipandu Dr. Baskoro Wicaksono.
Dalam sesi ini, beberapa peserta mengungkapkan kekhawatiran mereka terkait potensi pelanggaran pemilu yang mungkin terjadi di lapangan, seperti praktik politik uang (money politics) dan intimidasi.
Menanggapi hal ini, Baskoro Wicaksono menyarankan masyarakat untuk tidak segan melaporkan temuan atau kecurigaan mereka kepada Panwaslu setempat.
"Pengawasan partisipatif bukan hanya tentang melaporkan pelanggaran, tetapi juga memastikan proses demokrasi berjalan dengan transparan, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara," tegasnya.
Menanggapi salah satu pertanyaan dari M.Randi sebagai perwakilan pemuda dari Kampung Benayah, M. Andi Susilawan, SH., MH. selaku Kordiv Devisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Siak menjelaskan jika Bawaslu memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap pelapor yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran dalam Pemilu tahun 2024.
"Hal ini merupakan komitmen kuat lembaga pengawas pemilu untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan setiap masyarakat yang berani bersuara demi tegaknya integritas pemilu," katanya.
Dengan berakhirnya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Pusako dapat lebih berperan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi pada Pemilu 2024, serta menciptakan suasana politik yang damai dan berintegritas. Kolaborasi antara mahasiswa, akademisi, Panwaslu dan Bawaslu ini menunjukkan bahwa upaya menciptakan pemilu yang bersih membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak.(*)
kabarmelayu.comINHIL Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Rabu. Kebija
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus melakukan terobosan dan berbagai inovasi dalam meningkatkan pendapatan as
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, meningkatkan kapasitas personel Tim Reaksi Cepat (TRC)
Lingkungan
kabarmelayu.comPEKANBARU Langkah tegas Polda Riau di bawah kepemimpinan Irjen Pol Herry Heryawan menunjukkan citra terbaik dalam memberant
Hukrim
kabarmelayu.comKUANSING Keresahan kaum ibu di Desa Sukamaju Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) akibat peredaran narkoba d
Hukrim
kabarmelayu.comJAKARTA Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik dala
Pemerintahan
kabarmelayu.comDUMAI Upaya penyelundupan puluhan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dan warga negara asing ke Malaysia, berhasil digag
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Tim gabungan dari Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru bersama Satpol PP, mengamankan
Lingkungan
kabarmelayu.comPEKANBARU Usai melaksanakan tugas sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI saat konferensi internasiona
Parlemen
kabarmelayu.comPEKANBARU Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar terus mengoptimalkan pengolahan sampah mela
Pemerintahan