Ternyata Wabup Kuansing Sempat Diperiksa KPK Saat OTT Bupati dan Sekda
kabarmelayu.com,PEKANBARU Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mukhlisin, yang kini menjabat sebagai Plt Bupati pascapenahanan Bupati S
Hukrim
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Persoalan pungutan seragam sekolah hingga kini ternyata masih menjadi persoalan besar di tengah masyarakat saat ini. Pasalnya penegasan dari Walikota Pekanbaru yang menyatakan tidak ada pungutan seragam di sekolah ternyata hanya isapan jempol belaka.
"Sampai hari ini tidak ada satu sekolahpun yang tidak minta uang seragam sekolah. Sampai hari ini kami masih saja dimintai uang seragam untuk anak yang bersekolah tanpa ada koordinasi dengan kita (walimurid_red)," keluh Mulyadi disampaikan dalam reses anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz ST di jalan Anggrek RW 16 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan.
Mulyadi menegaskan mulai dari SD, SMP dan SMA untuk masuk sekolah Wali murid masih saja dibebankan memberi seragam sekolah. Apalagi dalam menetapkan harga seragam wali murid mengaku tidak pernah dilibatkan soal penetapan harga seragam ini hanya dilibatkan komite saja.
Baca Juga:
"Komite sekolah selama ini tidak bisa mengakomodir keluhan wali murid, komite hanya mementingkan kepentingan sekolah saja. Kita mau protes ada ketakutan kita anak kita di tekan di sekolah," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Mulyadi juga memaparkan uang komite yang ditetapkan sekolah perbulannya cukup besar dan di pertanyakan tidak ada pertanggungjawabannya.
Baca Juga:
"Yang paling janggal pembelian infocus di sekolah juga di bebankan ke siswa. Padahal sudah ada dana BOS," ungkap Mulyadi.
Menanggapi permasalahan seragam ini, anggota DPRD Kota Pekanbaru dari partai Nasdem, Zulfan Hafiz menegaskan sejauh ini Walikota Pekanbaru sudah beri statmen di media bahwa tidak ada lagi uang untuk seragam sekolah, tapi sampai hari ini tidak ada satu sekolah pun yang tidak melakukan hal itu.
"Artinya masa omongan kepala daerah tidak didengar sama bawahannya. Untuk itu Walikota perlu turun dan melakukan kroscek persoalan masyarakat ini terutama soal uang seragam sekolah," kata Zulfan Hafiz.
Meski begitu, Zulfan meminta masyarakat melaporkan persoalannya, agar masyarakat jangan dilakukan pembodohan terus terutama soal pendidikan.
"Pembuatan saragam bisa diserahkan ke wali murid masing-masing, jangan sekolah mengambil untung. Cukup beri contoh, kan tidak mungkin warna warni seragam sekolah itu," ungkapnya.
Terkait komite sekolah yang tidak pro terhadap wali murid, Zulfan menegaskan agar komite sekolah itu bubarkan saja, tidak ada guna keberadaan komite.
"Komite hanya membebankan wali murid saja apalagi penetapan untuk uang komite mahal dan memberatkan. Bubarkan saja komite sekolah itu," sebutnya. (eza)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Plt Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mukhlisin, yang kini menjabat sebagai Plt Bupati pascapenahanan Bupati S
Hukrim
kabarmelayu.com,ROHIL Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima kunjungan kerja dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanw
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wakil Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mukhlisin menerima Surat Keputusan (SK) sebagai Pelaksana Tugas (Plt)
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto didampingi Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. memimpin Uji Na
TNI/Polri
Bupati Siak Afni Zulkifli Masuk Daftar 22 Sosok Reset Indonesia
Pemerintahan
Pemkab Bengkalis Gelar Kick Off Bulan Vaksinasi Rabies 2026
Pemerintahan
Dapat Tanda Kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden, Kapolda Riau Disambut Antusias Personel dan Ratusan Masyarakat
TNI/Polri
kabarmelayu.com,MERANTI Di tengah hamparan lahan jagung yang mulai menghijau, harapan akan terwujudnya swasembada pangan nasional terus
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Sebanyak empat murid UPT Sekolah Dasar Negeri (SDN) 024 Tarai Bangun Kecamatan Tambang, mewakili Kabupaten Kampar p
Pendidikan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bupati Siak, Afni Zulkifli, masuk dalam daftar 22 Sosok Reset Indonesia, sebuah potret tokohtokoh yang dinila
Pemerintahan