Tak Masuk Akal Kadin Usul Stimulus Rp 1.600 T, Berbahaya!

JAKARTA - Usulan Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang menginginkan pemerintah menambah stimulus fiskal dari saat ini sebesar Rp 405 triliun menjadi Rp 1.600 triliun dianggap tak masuk akal dan berpotensi menimbulkan risiko yang berbahaya.

Angka tersebut terdiri dari sebesar Rp 600 triliun yang diperuntukkan untuk jaring pengaman sosial, Rp 400 triliun dana kesehatan, dan Rp 500 triliun untuk sektor perbankan. Stimulus yang diusulkan ini, memang tak jauh berbeda dari rata-rata stimulus negara lain di angka 10% dari PDB.

"Jika Kadin ingin menggerakkan sektor riil, harusnya memiliki skema penyelamatan UMKM karena 129 juta tenaga kerja aktif mayoritas berada di sektor UMKM sekitar 96%," kata Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra Kamrussamad, Selasa (28/4/2020).

Baca Juga:

• Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
• Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sebagai informasi, pemerintah saat ini telah mengucurkan dana stimulus setidaknya Rp 405,1 triliun untuk menangani pandemi Covid-19. Stimulus yang dikeluarkan pemerintah setara dengan 2,5% dari PDB.

Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara yang mengeluarkan stimulus serupa, angka yang dikucurkan pemerintah Indonesia terbilang lebih rendah. Misalnya saja, seperti Australia yang mencapai 10% dari PDB maupun Singapura 10,5% dari PDB.

Baca Juga:

• Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
• Cerita Malaysia Rekrut Guru RI buat Bikin Warganya Jadi Pintar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dengan begitu saja mengeluarkan stimulus yang mencapai ribuan triliun.

"Pemerintah akan evaluasi. Tapi pemerintah tidak akan sembrono. Artinya, pemerintah akan jaga kredibilitas daripada keuangan. Setiap evaluasi bisa dilakukan," jelas Airlangga dalam konferensi pers usai rapat terbatas.

Stimulus yang dikeluarkan pemerintah saat ini, sambung dia, pun belum menghitung secara keseluruhan dampak lanjutan dari Covid-19. Airlangga menegaskan, apabila memang diperlukan pemerintah pun tidak akan ragu menggelontorkan stimulus tambahan.

"Kita tentu akan mengakses seberapa jauh dan seberapa dalam. Ini semua masih hitung kedalaman dan kelamaan dari pandemi. Pemerintah akan evaluasi," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan tetap melakukan evaluasi secara berkala terkait stimulus yang sudah diberikan. Evaluasi perlu dilakukan, mengingat kondisi keuangan negara saat ini dalam situasi tertekan.

"Kalau bicara apakah ada anggarannya atau tidak, semua negara dengan apa yang disebut stimulus mereka melakukan issuance utang. Dalam hal ini kita berhati-hati. Yang disampaikan pak Menko tidak sembrono, tapi berusaha seefektif mungkin," jelasnya.

(CNBCIndonesia.com)

Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah

Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin

Cerita Malaysia Rekrut Guru RI buat Bikin Warganya Jadi Pintar

Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu

Wabup Yuliantini Sampaikan Sambutan Bupati Inhil Terhadap Rekomendasi DPRD Tentang LKPJ Bupati Inhil Tahun 2025