Ridwan Kamil Tuntut Keadilan atas Ucapan Mahfud Md soal Habib Rizieq

VIVA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md untuk bertanggung jawab atas kasus kerumunan massa yang dihadiri Habib Rizieq Shihab (HRS) di sejumlah tempat di Tangerang, Jakarta, dan Bogor.

Dia menilai, awal kekisruhan kerumunan yang melibatkan Habib Rizieq karena pernyataan Mahfud Md yang mempersilakan orang untuk menjemput sang imam besar FPI di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 10 November 2020.

Ridwan mengaku belum berkomunikasi dengan Mahfud atas sengkarut permasalahan itu. Namun, katanya, cukup jelas duduk perkaranya bahwa pernyataan Mahfud yang multitafsir juga bersumbangsih atas kerumunan massa.

Baca Juga:

• Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
• Cerita Malaysia Rekrut Guru RI buat Bikin Warganya Jadi Pintar

“Jadi, lewat statement ini saja bahwa hidup ini harus adillah; semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak, dan segala hormat, juga bertanggung jawab terhadap prosesnya," katanya kepada wartawan usai diperiksa oleh polisi di Markas Polda Jawa Barat di Bandung, Rabu, 16 Desember 2020.

Kasus kerumunan yang dihadiri Habib Rizieq, kata mantan wali kota Bandung itu, hanya berdampak kepada kepala daerah, terutama Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dia bahkan harus diperiksa oleh polisi karena peristiwa kerumunan di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.

Baca Juga:

• Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
• Wabup Yuliantini Sampaikan Sambutan Bupati Inhil Terhadap Rekomendasi DPRD Tentang LKPJ Bupati Inhil Tahun 2025

Padahal, menurut Ridwan, sedikit atau banyak, pernyataan Mahfud juga memicu atau mendorong banyak orang untuk menghadiri kegiatan itu sehingga menyebabkan kerumunan. Sayangnya, yang diproses hukum hanya setingkat kepala daerah.

“Jangan hanya kepala daerah yang dapat dampaknya, suruh mengklarifikasi; khususnya Pak Mahfud sebagai Menkopolhukam, itu juga statement-nya kan ada di media, justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum. Tapi, intinya, menurut saya, kita harus menghormati hukum, tata nilai, yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab," ujarnya.

Kendati begitu, Emil tidak keberatan ketika dimintai keterangan oleh polisi. Dia hanya berharap ada keadilan dalam kasus kerumunan yang dihadiri Habib Rizieq, yang berarti siapa pun yang bertanggung jawab harus dimintai keterangan.

“Saya mempertanyakan: kenapa hanya kami yang dimintai keterangan. Kalau urusannya kerumunan akibat kedatangan Habib Rizieq, kan ada tiga peristiwa, yaitu peristiwa di Bandara, Jakarta, dan Bogor. Kenapa peristiwa awalnya yang, menurut saya, lebih masif itu, sampai bikin kerumunan luar biasa, dan merugikan material secara luar biasa, malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami," katanya. (sumber: 
viva.co.id)

Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin

Cerita Malaysia Rekrut Guru RI buat Bikin Warganya Jadi Pintar

Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu

Wabup Yuliantini Sampaikan Sambutan Bupati Inhil Terhadap Rekomendasi DPRD Tentang LKPJ Bupati Inhil Tahun 2025

Kelompok Tani SKB Pangean Merasa Dibohongi PT. RAPP, Tuntut Penyelesaian Lahan

Komisioner KI Kecam Kadisdik Riau, Abaikan Sengketa Informasi, Minta Diberi Sanksi Keras