Busyro Muqoddas Sebut Sistem Politik Indonesia Didominasi Oligarki Taipan

JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan HAM Pengurus Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas menyatakan oligarki taipan kerap mendominasi sistem politik Indonesia. Keterlibatan para taipan terkadang dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

"Dalam keseluruhan proses-proses politik dan lain-lain rata-rata kebanyakan selalu muncul di belakangnya itu kalau ada masalah-masalah yang tampak maupun yang tidak selalu ada indikasi dominasi oligarki Taipan dan politik tadi, baik secara soft maupun secara vulgar," ucap Busyro dalam diskusi virtual dengan tema Muhammadiyah dan Politik, Sabtu (12/6/2021).

Busyro berpendapat, dominasi oligarki Taipan justru menurunkan semangat demokrasi Indonesia. Sebab dengan dominasi ini menimbulkan pemilihan kepada daerah transaksional. Hasil dari pemilihan ini adalah pemerintahan berwatak state capture corruption.

Baca Juga:

• Babinsa Koramil 06/Siak Hulu Hadiri Malam Puncak Peringatan HUT RI ke-81 Desa Tanah Merah
• Pemkab Bengkalis Usul Pembangunan RSUD Bukit Batu dan Pengembangan Layanan Jantung-Kanker ke Kemenkes

Watak pemerintahan ini menurut Busyro sudah terbukti dengan kasus korupsi yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Buktinya semakin banyak, satu di antaranya ialah Menteri Sosial dan Menteri KKP, Kelautan dan Perikanan. Nah itu state capture corruption," jelas Busyro.

Baca Juga:

• Pria di Pekanbaru Diancam dan Diperas, 5 Pelaku Ditangkap
• Tim Alpha Lakukan Fastrope ke Titik Api di Riau, Buka Jalan Tim Free Fall

Kasus yang Jerat Juliari dan Edhy Prabowo

Diketahui, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terjerat korupsi pengadaan Bansos wilayah Jabodetabek. Dari setiap nilai paket Bansos sebesar Rp 300.000, politikus PDIP itu mendapat jatah Rp10.000.

Sementara mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat korupsi ekspor benur. Ia didakwa jaksa menerima siap Rp 25,7 miliar untuk mempercepat proses persetujuan pemberian izin budidaya lobster dan izin ekspor benih bening lobster (BBL) kepada PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT. DPPP) dan para eksportir BBL lainnya.

selengkapnya klik Loputan6.com >>>>>>>>>>

Babinsa Koramil 06/Siak Hulu Hadiri Malam Puncak Peringatan HUT RI ke-81 Desa Tanah Merah

Pemkab Bengkalis Usul Pembangunan RSUD Bukit Batu dan Pengembangan Layanan Jantung-Kanker ke Kemenkes

Pria di Pekanbaru Diancam dan Diperas, 5 Pelaku Ditangkap

Tim Alpha Lakukan Fastrope ke Titik Api di Riau, Buka Jalan Tim Free Fall

PWI dan GAPKI Gelar Workshop di Yogyakarta, Komitmen Bersama Kawal Industri Sawit Nasional

Ratusan Anggota Koperasi Produsen Tani Aman Makmur Didampingi Pengacara dan LSM Penjara Rohul Tuntut PT. SRL Tinggalkan Lahan 2.050 Hektare