Sekdaprov Riau Hadiri Workshop Anti Korupsi Secara Virtual

PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, SF Hariyanto didampingi Perwakilan Inspektorat Riau, Baihaqi menghadiri workshop anti korupsi dengan tema "Deteksi dan Pencegahan Korupsi" yang digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual di Ruang Kerja Sekdaprov Riau Kantor Gubernur Riau, Selasa (14/9/2021).

Dibuka langsung oleh Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna, ia menyampaikan bahwa wabah Pandemi COVID 19 bukan hanya berdampak di sektor kesehatan tapi juga berdampak di sektor ekonomi. 

Saat ini, ekonomi mengalami kontraksi yang cukup tajam, di mana permintaan menurut akibat turunnya daya beli sehingga memaksa dunia usaha untuk mengurangi jam kerja, merumahkan karyawan sehingga memutuskan hubungan kerja bahkan menutup usahanya.

Baca Juga:

• RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
• Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal

"Kontraksi ekonomi ini telah meningkatkan pengangguran dan kemiskinan sehingga menimbulkan  masalah sosial di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan untuk mengatasi Pandemi COVID 19 pemerintah telah dengan membentuk gugus tugas penanganan COVID baik di pusat dan daerah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) UU Nomor 1 Tahun 2020 yang disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara untuk penanganan COVID  19 .

Baca Juga:

• Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
• Wisuda Sekolah Wirausaha Aisyiyah Riau, Hendry Munief: Perempuan Berpotensi Gerakkan UMKM

"Pelaksanaannya berdasarkan regulasi terkait PC PEN melakukan recofusing kegiatan dan realokasi anggaran dan pengawasan terkait kegiatan tersebut," lanjutnya.

Menurutnya, berdasarkan bukti empiris bahwa pengelolaan keuangan baik sektor publik maupun sektor swasta di masa krisis seperti di masa Pandemi COVID 19 ini cenderung besarnya resiko korupsi dan kecurangan.

"Dalam kondisi krisis pihak-pihak terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk mengalami kondisi yang menyebabkan kecurangan," ujarnya.

Agung menambahkan kondisi krisis bagi pihak yang terlibat dalam kendala keuangan rentan untuk menyebabkan kecurangan disebabkan pertama, yaitu tekanan untuk melakukan kecurangan atau karena finansial bagi keserakahan pelaku kecurangan. 

Kedua, sikap pelaku kecurangan yang menganggap korupsi bukan merupakan kesalahan dengan berbagai alasan pembenaran.

Ketiga, yaitu kesempatan yang memungkinkan korupsi terjadi karena lemahnya pengadilan internal atau kurang pengawasan.

"Untuk itu merespon peningkatan resiko tersebut BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komperhensif berbasis resiko atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja yang 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu," tuturnya. (MCR)

RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal

Musrenbang RKPD Riau 2027, DPRD: Tahun Depan Kembali Normal

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih

Wisuda Sekolah Wirausaha Aisyiyah Riau, Hendry Munief: Perempuan Berpotensi Gerakkan UMKM

Kepsek SMAN Plus Riau Ingatkan Calon Peserta Didik Lulus SPMB Daftar Ulang Ulang 8-10 Mei 2026

Tim Pelatnas Taekwondo Indonesia Sabet 4 Medali di British Taekwondo International Open 2026 Manchester, Inggris