Kamis, 24 September 2026 WIB

Dugaan Pungli Pengurusan Sertipikat TORA, Kades Rambah Baru Akan Dipanggil BPN Rohul

Harijal - Sabtu, 20 Mei 2023 13:14 WIB
Dugaan Pungli Pengurusan Sertipikat TORA, Kades Rambah Baru Akan Dipanggil BPN Rohul
Foto: Ist.

ROHUL - Kasus dugaan pungli dalam pengurusan sertipikat ewat program TORA di Desa Rambah Baru Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, Riau kembali bergulir. Kini giliran kepala desa (Kades) yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait adanya penarikan sejumlah uang guna pelaksanaan program reforma agraria Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA.

Kepala Kantor ATR/BPN Rohul, akan memanggil dan memintai keterangan terkait adanya dugaan pungutan liar (Pungli) dalam pelaksanaan program reforma agraria TORA. Mereka adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas). 

”Kita panggil, dalam rangka klarifikasi atas laporan terkait pungutan TORA. Terimakasih infonya, saya akan minta klarifikasi ke Kades. Intinya kegiatan sertifikasi lewat kegiatan Tora ini bersifat Gratis. Tidak boleh ada pungutan kepada masyarakat. Masyarakat hanya berkewajiban membayar BPHTB yang nilainya ditetapkan oleh OPD yang memungut pajak,” kata Kepala Kantor Agraria Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hulu, Budi Satria S.Si M.Si, Kamis (18/5/2023) siang. 

Baca Juga:

"Sertifikat akan kami serahkan langsung kepada masyarakat, insyaallah Selasa atau Rabu depan," ujarnya.

Sebelumnya, Program TORA di Desa Rambah Baru, Kecamatan Rambah Samo, terindikasi adanya pelanggaran hukum. Selain itu juga penyalahgunaan wewenang. 

Baca Juga:

Program TORA diharapkan dapat mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah guna menciptakan sumber-sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria sekaligus untuk menciptakan lapangan kerja guna mengurangi kemiskinan.

Tak hanya itu, tujuan lain dari program reforma agraria atau TORA yakni untuk memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan. Pemerintah juga berharap program ini dapat memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup dan menyelesaikan konflik agraria.

sumber

SHARE:
beritaTerkait
DPRD Riau Dorong Pembentukan Satgas Solar
Tekanan Fiskal, RAPBD-P Riau 2026 Fokus Pengendalian Belanja
Kelompok Tani Duta Tani Tanam Padi Gogo, Dorong Ketahanan Pangan di Pekanbaru
Bangkai Paus 8 Meter Terdampar di Pantai Bakau Mandah Inhil
Dukung UMKM, Babinsa 0321- 05/RM Bantu Pembuatan Kerupuk di Desa Bangko Sempurna
LPPH Riau Hadir, Soroti Kasus Karhutla dan SPPD Fiktif
komentar
beritaTerbaru