Israel Tutup Akses, Tidak Ada Bantuan Masuk ke Gaza Sejak 2 Maret

kabarmelayu.comJAKARTA - Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) pada Kamis (17/4) mengumumkan tidak ada bantuan kemanusiaan yang masuk ke JalurGazasejak 2 Maret. Temuan tersebut menandai periode blokade bantuan terlama sejak awal agresi Israel.

Melalui akun X resmi miliknya, UNRWA menyatakan bahwa penangguhan bantuan saat ini tiga kali lebih lama dari blokade awal yang diberlakukan di awal perang. Badan PBB itu memperingatkan bahwa minimnya akses kemanusiaan yang hingga kini masih berlangsung sangat menghambat operasi bantuan.

UNRWA mengatakan sekitar 69 persen dariJalur Gazakini berada di bawah perintah evakuasi, menyusul sedikitnya 20 perintah pengungsian yang disampaikan militer Israel.

Menurut perkiraan PBB, sekitar 420.000 warga Palestina kembali terpaksa mengungsi sejak pasukan penjajah Zionis melanjutkan serangannya ke Gaza.

Baca Juga:

• BKSAP DPR RI Dukung MUI dan Forkomnas, Minta Pemerintah Konsisten Bela Palestina
• 3 Tahun Tragedi Gaza, Ribuan Masaa Hadiri Aksi Solidaritas Palestina di Pekanbaru

Pihaknya juga memperingatkan bahwa pemboman yang kembali terjadi serta nihilnya pasokan kemanusiaan, secara kritis telah merusak kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama dalam hal makanan, air bersih, sanitasi, tempat tinggal serta perawatan medis.

Awal April ini UNRWA melaporkan bahwa 1,9 juta warga Palestina — sekitar 85 persen dari penduduk Gaza — mengungsi secara paksa di tengah gempuran yang berkelanjutan, kehancuran yang meluas dan juga ketakutan.

Baca Juga:

• Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis
• BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Juru bicara PBB, Stephanie Tremblay, mendesak akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Jalur Gaza, saat Israel terus melancarkan serangan kendati ada tuntutan internasional untuk gencatan senjata.

"Sangat penting bagi kami untuk terus mendorong pemulihan gencatan senjata, untuk pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera, dan kami menyerukan, tentu saja, sekali lagi, untuk akses kemanusiaan tanpa hambatan di seluruh Jalur Gaza," kata Stephanie Tremblay kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Ia mengatakan para pekerja kemanusiaan semakin kesulitan beroperasi karena tidak ada bantuan yang masuk ke Gaza selama hampir dua bulan."Saat ini, kita sudah memasuki minggu ketujuh," katanya.

Mengutip Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), Tremblay mengatakan otoritas Israel terus menolak rencana misi yang telah dikoordinasikan.

"Hari ini, hanya dua dari enam gerakan kemanusiaan yang telah dikoordinasikan dengan otoritas Israel yang difasilitasi. Empat sisanya ditolak," tambahnya.

Organisasi-organisasi Palestina dan internasional menuduh Israel secara tidak proporsional menargetkan warga sipil, termasuk keluarga pengungsi yang berlindung di tenda, rumah, rumah sakit, dan lembaga sipil.

Lebih dari 51.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas di Gaza sejak serangan dimulai pada Oktober 2023.

Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu terhadap Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala PertahananYoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional atas perang yang dilancarkannya terhadap wilayah tersebut.

Republika

BKSAP DPR RI Dukung MUI dan Forkomnas, Minta Pemerintah Konsisten Bela Palestina

3 Tahun Tragedi Gaza, Ribuan Masaa Hadiri Aksi Solidaritas Palestina di Pekanbaru

Pemerintah RI Resmi Larang Konser Artis Pro-Zionis

BKSAP DPR RI Siap Berkolaborasi dengan Menlu Baru

Indonesia Walk Out saat Netanyahu Pidato di PBB

BKSAP DPR RI Kecam Penangkapan WNI oleh Militer Israel dalam Misi Kemanusiaan Global Sumud Flotilla