Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin

kabarmelayu.com JAKARTA – Aliansi mahasiswa memberi ultimatum kepada pemerintah untuk segera merespons tuntutan dalam aksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dalam aksi di kawasan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat pada Sabtu (2/5/2026).

Jika tidak direspons, Aliansi BEM SI, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah Indonesia (BEM PTMAI), serta Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Sema PTKIN) mengancam akan kembali turun ke jalan dengan massa yang lebih besar pada Senin (4/5/2026).

"Pada hari ini kita mengultimatum pemerintah. Ketika tidak turun (menemui massa) hari ini, kita akan turun lagi di hari Senin dengan eskalasi yang lebih besar. Itu dari kami, BEM Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Jabodetabek," kata Koordinator Pusat BEM PTMAI, Yogi Alaydrus kepada wartawan di lokasi, Sabtu.

Baca Juga:

• Elemen Masyarakat Demo di Mapolda Sumut, Desak Copot Kapolres Nias
• Musda VI Demokrat Riau Besok, Agung Nugroho Calon Tunggal

Soroti anggaran MBG dan nasib guru Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak seimbang dibandingkan kesejahteraan guru.

Mereka menilai pemerintah lebih memprioritaskan program pendukung daripada memperkuat sektor pendidikan.

Baca Juga:

• Prof Dr. Elfizar Daftar Calon Rektor Unri 2026-2030, Kembalikan Marwah Kampus
• Hardiknas 2026, Wako Agung Nugroho Tegaskan Komitmen Majukan Dunia Pendidikan

"Banyak guru-guru kami yang hanya digaji Rp 1 juta, Rp 2 juta satu bulan. Gaji yang jauh lebih rendah dibanding pekerja SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bahkan makanannya justru meracuni anak-anak sekolah," seru Yogi.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan nasib guru honorer yang masih terjadi di lapangan meski secara regulasi telah dihapus.

"Guru honorer kan sudah dihapuskan menurut UU ASN, tetapi yang terjadi di lapangan, di desa-desa, guru honorer itu masih ada. Ini yang menjadi satu ketidakpastian yang kita mau disusun kembali oleh pemerintah, khususnya Kemendikdasmen," tutur Yogi.

Tuntut wajib belajar 16 Tahun
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi tuntutan utama. Mahasiswa mendorong agar wajib belajar diperluas hingga 16 tahun, termasuk jenjang perguruan tinggi.

"Kita ingin mengubah UU Sisdiknas menjadi 16 tahun wajib belajar, sehingga anak-anak yang akan berkuliah, anak-anak kurang mampu, bisa mendapatkan kuliah secara gratis juga," kata Muzammil. Ia juga mengkritik beban administratif yang dinilai membebani guru dan berdampak pada kualitas pembelajaran.

"Gimana mau pendidikannya berkualitas kalau para gurunya masih mencari nafkah di sela-sela mengajar? Mereka juga lebih sibuk mengurusi urusan administratif yang diperintahkan kementerian," ucapnya.

10 tuntutan mahasiswa
Berikut 10 tuntutan utama Aliansi BEM SI:
1. Reformasi tata kelola anggaran dan penghentian komersialisasi pendidikan.
2. Evaluasi Permendikbud No. 55 Tahun 2024 tentang kekerasan seksual di kampus. 3. Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama.
4. Pemerataan akses pendidikan 4. berkualitas hingga daerah 3T.
5. Peningkatan kesejahteraan dan kepastian status guru honorer.
6. Rehabilitasi sekolah rusak di seluruh Indonesia.
7. Kebijakan pendidikan yang konsisten dan berbasis data.
8. Penguatan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.
9. Transparansi penggunaan anggaran pendidikan.
10. Revisi UU Sisdiknas dengan partisipasi masyarakat sipil.(SUMBER)

Elemen Masyarakat Demo di Mapolda Sumut, Desak Copot Kapolres Nias

Musda VI Demokrat Riau Besok, Agung Nugroho Calon Tunggal

Prof Dr. Elfizar Daftar Calon Rektor Unri 2026-2030, Kembalikan Marwah Kampus

Hardiknas 2026, Wako Agung Nugroho Tegaskan Komitmen Majukan Dunia Pendidikan

Bupati Herman Pimpin Upacara Peringatan Hardiknas 2026

Hardiknas 2026, Kepala UPT SDN 019 Pandau Jaya Tekankan 3M untuk Kemajuan Pendidikan