Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
BENGKALIS, kabarmelayu.com - Dy Aheng, balita berusia 7 bulan penderita hydrocephalus membutuhkan pertolongan. Penyakit tersebut membuat kepala balita malang ini mengalami pembesaran akibat menumpuknya cairan di dalam kepalanya. Kondisinya pun sangat memprihatinkan. Tubuh mungilnya tidak dapat menopang kepalanya yang kian hari kian membesar.
Parahnya lagi, dengan keterbatasan ekonomi, anak sulung dari pasangan Dy Kristian dan Dy Pristila hanya dirawat seadanya di rumah orang tuanya di jalan Suku Asli RT.02/RW 02, tepatnya di desa Jangkang Kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis.
Dijelaskan Dy Pristila, ibu dari bayi penderita hidrosefalus kepada awak media, anaknya sempat menginap beberapa hari di RSUD Bengkalis, akan tetapi setelah beberapa hari menunggu perlengkapan alat untuk dilakukan operasi, pihak rumah sakit meminta kepada orang tua untuk menyiapkan administrasi seperti BPJS. Namun keluarga tidak mampu dari suku Akit ini tidak mengerti tentang BPJS dan memutuskan untuk pulang ke desa Jangkang.
Baca Juga:
Pihak keluarga berharap kiranya ada yang sudi memberikan bantuan terkait persoalan yang menimpa dirinya karena semakin hari kepala si bayi semakin membesar. Dy Pristila merasa tidak mampu untuk mengobati penyakit yang diderita oleh putri semata wayangnya itu. "Aku pun bingung harus berbuat apo, sedangkan dy aheng butuh biaya untuk berobat," ujar dy Pristila saat berbincang dengan awak media di kediamannya, Selasa (25/07).
Lebih jauh wanita asal desa Jangkang kecamatan Bantan ini berharap ada bantuan dari pemerintah setempat untuk pengobatan Dy Aheng.
Baca Juga:
"Aku cuma bisa berharap ado bantuan dari pemerintah untuk pengobatan Dy Aheng. Aku ingin nian liat Dy Aheng hidup sehat dan normal seperti anak-anak pada umumnya. Kasihan jingok Dy Aheng cuma bisa terbaring lemah dan sering merengek, mungkin menahan sakit di kepalanyo," tandasnya dengan nada lirih.
Terkait ini, selaku akademisi, Jon Hendri SH.MH menilai pemkab Bengkalis terutama Camat Bantan semestinya memberikan perhatian pada warganya yang kurang mampu, "Terlebih menyangkut nyawa seorang anak yang membutuhkan perawatan intensif, jika hal ini dibiarkan maka nyawa sang anak sangat sulit ditolong, karena sebelumnya orang tua dari sang anak sempat berobat dirumah sakit umum daerah," ujarnya.
Jon Hendri sangat menyayangkan sikap pihak rumah sakit yang tidak memandang ini sebagai hal yang serius. "Seharusnya pihak rumah sakit jika ada warga yang tidak mengerti, membantu menunjuk jalannya. Di dalam UU juga disebutkan bahwa fakir miskin anak telantar dipelihara oleh negara," tukas Jon Hendri.
Jon mengimbau pihak-pihak terkait seperti Camat Bantan, Dinas Sosial, turun tangan memberikan pertolongan cepat agar sang anak bisa hidup normal seperti anak lainnya, pungkas Jon.(der)
Sambut HPN ke80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
Sosial
Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Pemerintahan
Aksi Hardiknas Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
Peristiwa
kabarmelayu.comJAKARTA Indonesia pernah menjadi kiblat pendidikan di Asia Tenggara, bahkan sampai diminta negara tetangga untuk membantu m
Article
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comINHIL Wakil Bupati Indragiri Hilir Yuliantini S.Sos, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Ke 7 DPRD Kab. Inhil Masa Persidan
Pemerintahan
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen