Noviwaldy Kecam Bakso Mekar, Minta Proses Hukum dan Adili

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Warga Pekanbaru digegerkan dengan keluarnya pengumuman Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menyatakan bakso mekar di jalan Ahmad Dahlan positif mengandung babi. ini juga mengagetkan wakil rakyat yang duduk di legislatif Riau. 

Tanggapan keras juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman yang terkejut mengetahui ada bakso yang mengandung Babi, ditemukan di Bakso Mekar di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru.

"Usaha bakso itu harus tutup, Astagfirullah, proses dan adili pemiliknya. Teganya menipu dan menjual makanan mengandung Babi. Saya mengecam tempat itu," demikian disampaikan Noviwaldy Jusman yang disapa akrab dengan panggilan Dedet.

Baca Juga:

• Karhutla di Tembilahan Menjalar Mendekati Pemukiman Warga
• Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka

Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan Kota Pekanbaru itu berharap agar DPRD Kota bergerak cepat terhadap masalah ini.

"Jika ini benar, jelas merupakan kejahatan di tanah Melayu," bebernya. 

Baca Juga:

• Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan
• Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah

Sementara itu Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pekanbaru melalui surat rekomendasi menetapkan penghentian sementara kegiatan dengan nomor R-IN.07.06.843.08.17.1637. Di dalam surat tersebut, tertulis bahwa Bakso Mekar yang terletak di Jalan KH Ahmad Dahlan telah terdeteksi fragmen DNA spesific porcine (babi).

Sampel makanan di tempat tersebut telah di uji di laboratorium dan hasilnya keluar pada tanggal 31 Maret 2017 lalu.

Dengan terdeteksinya kandungan bahan yang tidak halal bagi umat muslim tersebut, maka BBPOM merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan Pekanbaru untuk memberikan sanksi berupa penghentian aktivitas berjualan selama 21 hari kedepan kepada Bakso Mekar.

Selain itu juga diperintahkan agar memproduksi bakso dari bahan daging yang sesuai keamanan, mutu, gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat.

Surat itu ditanda tangani langsung oleh Kepala BPOM Pekanbaru, Muhammad Kashuri, dengan tembusan kepada Gubernur Riau, Walikota Pekanbaru, Diskes Pekanbaru. (Eza)

Karhutla di Tembilahan Menjalar Mendekati Pemukiman Warga

Menhut Soroti Penegakan Hukum Kasus Karhutla di Riau, Jikalahari: Belum Ada Korporasi Tersangka

Menhut Tinjau Pemadaman Karhutla Kerumutan

Ganggu Pembangunan Drainase, Pedagang di Jalan Teratai Diultimatum untuk Pindah

Peringati HUT ke-81 RI, Bea Cukai Bengkalis Gelar Bakti Sosial dan Doa Bersama di Sungai Pakning

Skandal Paspor Ganda, Ancaman Serius Perlindungan Anak dan Integritas Hukum Indonesia