Ditulis Sebagai Desa Kawin Lari, KBST Pertanyakan Pengawasan LAM Riau

KAMPAR, kabarmelayu.com - Menyikapi masalah fitnah terhadap desa Sekijang kecamatan Tapung Hilir yang ditulis di buku pelajaran SMP kelas IX hingga saat ini belum menemukan titik terang tentang siapa yang harus bertanggung jawab, Keluarga Besar Sungai Tapung (KBST) berencana mendatangi LAM Riau pada Kamis (16/8) besok pagi.

Fitnah yang ditulis pada buku mata pelajaran SMP kelas IX tersebut menceritakan tentang desa sekijang kecamatan Tapung Hilir kabupaten Kampar sebagai desa yang dahulunya tempat pasangan pengantin kawin lari, dan kawin lari juga sudah menjadi adat istiadat warga di desa tersebut.

Hal ini membuat keluarga besar sungai Tapung marah, karna merasa Tapung dilecehkan, dan yang membuat masyarakat Tapung gusar didalam buku itu juga mengatakan adat istiadat kawin lari itupun disebutkan masih berlangsung hingga saat ini.

Baca Juga:

• Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah
• Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Amir Hamzah, pengurus KBST pada Selasa (14/8) siang saat dijumpai mengatakan akan mendatangi LAM Riau bersama beberapa masyarakat Tapung lainnya guna menanyakan sejauh mana LAM Riau dalam mengawasi penerbitan buku pelajaran Budaya Melayu Riau yang beredar luas tersebut.

"LAM kan Lembaga Adat Melayu, kok bisa adat istiadat sekijang yang juga bagian dari kami Tapung sebagai orang Melayu dikatakan seburuk ini?, Ini kan juga mencoreng nama baik Melayu Riau," jelasnya.

Baca Juga:

• Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin
• Cerita Malaysia Rekrut Guru RI buat Bikin Warganya Jadi Pintar

Said Ahmad Kosasi, anggota Komisi I DPRD Kampar dari partai Demokrat juga kecewa dengan kejadian tersebut, saat dihubungi via telepon pada siang tadi Rabu (15/8) anggota dewan asal Tapung ini juga meminta dinas pendidikan Provinsi Riau untuk menarik buku yang telah menaifkan sejarah Tapung.

"Kita sangat menyayangkan adanya buku dengan muatan yang menaifkan atau membuat sejarah Tapung secara negatif, kita meminta dinas pendidikan Provinsi Riau untuk menarik buku itu dan mengklarifikasi sejarah Tapung sebagaimana  yang diminta oleh tokoh Tapung," tegasnya.

Ia juga menambahkan apabila penerbit atau penulis buku tersebut mendapatkan cerita sejarah tersebut dari nara sumber yang tidak benar, maka akan ia akan menuntut nara sumber tersebut.

"Apabila penulis mendapatkan cerita dari pembuat cerita sejarah itu hingga terjadi penyimpangan sejarah ke arah yang tidak baik, maka kita akan menuntut pengarang sejarah itu," tambahnya.

Sampai saat ini Keluarga Besar Sungai Tapung masih mencari pihak yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut.(raf)

Sambut HPN dan HUT PWI ke-80, PWI Riau Undang Wartawan dan Warga Ikut Donor Darah

Plt Gubri Targetkan 85 Persen Pekerja Riau Terlindungi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Aksi Hardiknas: Ultimatum Mahasiswa Demo Lebih Besar Akan Digelar Senin

Cerita Malaysia Rekrut Guru RI buat Bikin Warganya Jadi Pintar

Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu

Wabup Yuliantini Sampaikan Sambutan Bupati Inhil Terhadap Rekomendasi DPRD Tentang LKPJ Bupati Inhil Tahun 2025