DPRD Pekanbaru Pertanyakan Sistem Pajak Online Gunakan BJB

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sudah memberlakukan uji coba sistem pajak online yang dilakukan Dispenda Pekanbaru. Namun Komisi II DPRD Kota Pekanbaru mempertanyakan karena bank swasta dalam hal ini BJB yang menjadi mitra pemerintah, bukan bank daerah.

"Pajak online kenapa menggunakan bank BJB kok bukan bank daerah. Kenapa demikian, kami Komisi II belum mendengarkan secara langsung kenapa pihak Dispenda jatuh kesana pilihannya, kenapa tidak diperdayakan Bank Daerah, kita kan ada Bank Riaukepri, kenapa tidak kerjasama dengan mereka. Gunakan IT yang mereka miliki," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, Selasa (1/11/16).

Ditegaskan Politisi Demokrat ini, bahwa terkait Dispenda gunakan bank swasta dalam hal kerjasama sistem Pajak Online hingga setakat ini belum ada koordinasi dengan legislatif. Maka Komisi II akan menjadwalkan hearing dengan Dispenda Pekanbaru guna mempertanyakan kajian sistem pajak online ini.

Baca Juga:

• Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026, Polda Riau Musnahkan 525 Rakit
• Kecanduan Judi Online, Anak Gelapkan Duit Orang Tua Rp125 Juta

"Kita akan panggil, mendengar alasannya kenapa demikian, apa kontribusi BJB kepada kita, apa keuntungan mereka dapat dari situ. Karena sampai akhir ini kita tidak temukan kajian itu, apa sudah disiapkan secara matang," terangnya.

Kemudian persoalan yang disoroti Komisi II juga mengenai enam lokasi percobaan yang kini dilakukan Dispenda hanya kepada tempat usaha kecil seperti tempat karaoke keluarga. Padahal menurut Azwendi, potensi pajak itu yang besar ada di sektor tempat hiburan malam, mal, hotel, dan restoran.

Baca Juga:

• Perdana di Sumatera, Faster Battery Rangkul Ratusan Pelanggan dalam Customer Gathering di Pekanbaru
• Laporan Pembobolan Kamar Diduga Mandek di Polsek Batang Gansal

"Kenapa tidak tempat hiburan besar, seperti XP, MP, sebagai sampel, karena kita menduga selama ini pajak mereka tidak sesuai pembayarannya, hanya di bawah Rp10 juta sebulan, itu prioritaskan untuk PAD kita, potensi pajak sangat besar hiburan, hotel dan restoran, cari yang ramai, jangan yang sepi," sarannya.

Untuk menertibkan sistem pajak online ini, Azwendi meminta pemerintah tidak tanggung-tanggung, jika perlu libatkan pihak keamanan agar tidak lagi terjadi kebocoran PAD.

"Alat sudah kita gunakan, maka harus ditertibkan semua menjadi sistem online sehingga tidak lagi terjadi kebocoran di sana-sini," ungkapnya. (rec)

 

Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026, Polda Riau Musnahkan 525 Rakit

Kecanduan Judi Online, Anak Gelapkan Duit Orang Tua Rp125 Juta

Perdana di Sumatera, Faster Battery Rangkul Ratusan Pelanggan dalam Customer Gathering di Pekanbaru

Laporan Pembobolan Kamar Diduga Mandek di Polsek Batang Gansal

Update Gempa NTT: 47 Meninggal, Lebih dari 5.000 Orang Mengungsi

Arifa Rahma Maulydha, Anak Petani Inhil yang Akan Kibarkan Bendera Pusaka di Istana Negara