Pemungutan Suara Pilkada 2020 Diperkirakan Makan Waktu 16 Jam

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut proses pemungutan suara di Pilkada Serentak 2020 berpotensi memakan waktu lebih lama ketimbang gelaran pilkada sebelumnya.

Hal itu tak lepas dari penerapan protokol kesehatan penanganan virus corona (Covid-19) bagi para pemilih di tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan.

Afif berkaca pada proses simulasi proses pemungutan suara pilkada yang digelar KPU pada Rabu (22/7) lalu. Kala itu, ia menilai penerapan protokol kesehatan kepada pemilih saat pencoblosan justru berpotensi memakan waktu lama.

Baca Juga:

• PT. MUTU Diduga Rusak dan Timbun Anak Sungai, Kepala Adat Minta Pemerintah Turun
• Ini Paparan Cerdas Bupati Afni Soal Pencegahan Karhutla

"Yang terjadi di TPS, kemarin simulasi di KPU kita melihat kebutuhan waktu yang lebih lama. Kalau satu orang [mencoblos] 2 menit. Maka kita butuh sekitar kalau 500 pemilih itu 16 jam. Sementara kita hanya punya waktu 6 jam," kata Afif dalam diskusi daring yang digelar oleh Formappi, Jumat (24/7).

KPU sendiri telah mengeluarkan Peraturan KPU tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 yang menetapkan daftar pemilih di dalam 1 TPS sebanyak 500 orang.

Baca Juga:

• Konten Creator BangEvan Promosikan Wisata Bono, Ipda Vicki Rizky Sampaikan Pesan Kamtibmas
• Bupati Inhil Ajak Masyarakat Meneladani Keteladanan Para Ulama

Pada simulasi itu, Afif mencontohkan proses pemberian sarung tangan sekali pakai ke pemilih yang datang ke TPS memakan waktu lama. Setelah itu, pemilih akan diberi sarung tangan plastik dan diminta mengisi daftar hadir serta menunjukkan e-KTP ke petugas.

"Ini juga kita sampaikan ke KPU kemarin termasuk antrean-antrean itu akan memanjang dan proses memberikan sarung tangan itu ternyata makan waktu lumayan," kata dia.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin di Hotel Merlyn Park, Jakarta, Selasa (26/6)Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifuddin. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Lebih lanjut, Afif menuturkan Bawaslu juga telah menyampaikan ke KPU untuk mengantisipasi potensi membeludaknya antrean pemilih sebelum memasuki TPS imbas aturan tersebut.

Untuk itu, Ia menyarankan agar KPU di 270 daerah menyediakan TPS yang lebih luas untuk memenuhi syarat jaga jarak fisik terhadap para pemilih tersebut.

Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 turut mengatur jarak antar kursi tunggu untuk pemilih setidak-tidaknya 1 meter.

"Nanti secara teknis teman-teman di daerah harus mencari tempat yang lebih luas dari yang sebelumnya, kalau mau ideal. Karena antrean itu per satu meter atau berapa sentimeter lah intinya tidak seperti situasi di saat normal," kata Afif.

Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Sebanyak 270 daerah akan menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak.

(CNNIndonesia.com)

PT. MUTU Diduga Rusak dan Timbun Anak Sungai, Kepala Adat Minta Pemerintah Turun

Ini Paparan Cerdas Bupati Afni Soal Pencegahan Karhutla

Konten Creator BangEvan Promosikan Wisata Bono, Ipda Vicki Rizky Sampaikan Pesan Kamtibmas

Bupati Inhil Ajak Masyarakat Meneladani Keteladanan Para Ulama

Gantikan Irjen Herry Heryawan, Irjen Arman Achdiat Jabat Kapolda Riau

IKWI Riau Gandeng Rumah Sehat Segar Jakarta Gelar Bakti Sosial