JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada KPU dan pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 lantaran pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia belum usai. Pihak terkait diharapkan mengutamakan keselamatan masyarakat.
Pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mu`ti lewat konferensi pers yang disampaikan secara daring, Senin (21/9).
"Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pemilukada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan," kata Mu`ti dalam konferensi pers secara daring, Senin (21/9).
Baca Juga:
PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pemilukada.
"Kita lihat baru pendaftaran dan sosialisasi saja terjadi klaster-klaster baru. Bahkan kita liat kekhawatiran semua pihak pelaksanaan pilkada gak mematuhi protokol, perayaan-perayaan dilakukan, dan pengumpulan massa terjadi," kata Mu`ti.
Baca Juga:
Diketahui, dorongan penundaan Pilkada serentak 2020 menguat setelah lantaran banyak pasangan calon yang melanggar protokol dengan membawa massa saat mendaftar ke KPU pada 4-6 September lalu.
Bawaslu bahkan telah mencatat sebanyak 316 bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran.
Tak hanya itu, PP Muhammadiyah juga meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 yang dikerjakan selama ini oleh pemerintah. Jokowi perlu mengevaluasi menteri-menterinya agar penanganan corona bisa dilakukan secara optimal.
"Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," kata Mu`ti.
PP Muhammadiyah menganggap Jokowi perlu mengambil alih dan memimpin langsung penanganan corona di Indonesia agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.
Kebijakan yang tegas dan komprehensif dalam penanganan Covid-19 juga perlu ada angka penularan bisa terus ditekan.
"Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antar kementerian," kata Abdul.
Sebelum PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga meminta pemerintah untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Selain itu juga ada organisasi dan kelompok masyarakat lainnya yang berharap pilkada ditunda.
Semua permintaan itu dilandasi kecemasan akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir. Terlebih, kasus positif masih terus bertambah dengan angka ribuan setiap hari.
(CNNINdonesia.com)
kabarmelayu.com,BARITOSELATAN Kondisi lingkungan di wilayah adat Muara Malungai, Desa Bintang Ara, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupate
Lingkungan
"Mencegah lebih murah dan lebih baik daripada memadamkan"
Lingkungan
Konten Creator BangEvan Promosikan Wisata Bono, Ipda Vicki Rizky Sampaikan Pesan Kamtibmas
Wisata
kabarmelayu.com,INHIL Haul Akbar Syekh Abdul Qodir AlJailani, Haul Syekh M. Ali bin Syekh Abdul Wahhab, serta Haul Jama yang di laksanaka
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto melakukan mutasi dan rotasi jabatan di Polda Riau. Posisi Kapolda Riau akan di
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Riau bekerja sama dengan Rumah Sehat Segar Jakarta menggelar bakti sos
Kesehatan
Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengingatkan insan pers untuk memperkuat profes
TNI/Polri
Kapolri Rotasi Jabatan Kapolda Riau, Irjen Herry Heryawan Dipercaya Jadi Kabaharkam Polri
TNI/Polri
Dalam Sepekan Polres Kuansing Musnah 16 Rakit PETI
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Badan Kerja Sama AntarParlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik dilantiknya Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha C
Parlemen