Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026, Polda Riau Musnahkan 525 Rakit
Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026, Polda Riau Musnahkan 525 Rakit
Hukrim
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pungutan Liar (Pungli) yang semakin marak terjadi di Indonesia ternyata juga tidak terlepas di Kota Pekanbaru. Untuk memberantasnya, DPRD pesimis bisa teratasi karena dianggap mengatasinya masih sulit karena setiap SKPD memang terjadi pungli.
"Lihat saja di semua SKPD ada pungli, urus SIM ada pungli, urus izin ada pungli, masuk sekolah ada pungli. Pungli dianggap susah diberantas karena ibarat seperti kentut berbau tapi tidak nampak," demikian disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Nasrudin Nasution ketika dikonfirmasi di kantor DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (18/10/16).
Nasrudin juga tidak memungkiri, jika pemberantasan pungli bisa saja dilakukan ketika ada tekad bulat dari pejabat berwenang dalam hal memberantas pungli ini.
Baca Juga:
"Kalau memang kedapatan oknum pungli pecat saja tanpa ada ampun, harus tegas jangan hanya dibiarkan ketidakadilan itu terjadi. Pungli harus diberantas sampai hilang," tegasnya.
Nasrudin juga menambahkan fenomena pungli terjadi kadang dari jenjang paling atas, dan yang menjadi persoalan tidak dapatnya pungli diatasi sampai hilang.
Baca Juga:
"Pemimpin paling atas juga ikut minta setoran dan dibawah dibiarkan berbuat. Semua terjadi mulai dari atas sampai ke bawah," ungkapnya.
Untuk memberantasnya dan bisa menjadi efek jera, Nasrudin menambahkan agar berantas suku dari atas hingga ke bawah, kedapatan pecat saja.
"Siapa yang kedapatan melakukan pungli dipecat, jangan hanya sementara. Perlu kerjasama yang kompak. Inilah yang disalahkan. Masuk disekolah bayar padahal gratis, siapa yang tidak les tidak naik kelas, berat hati dibayar padahal berat. Pungli dampaknya memberatkan pada masyarakat," ungkapnya. (rec)
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Pungutan Liar (Pungli) yang semakin marak terjadi di Indonesia ternyata juga tidak terlepas di Kota Pekanbaru. Untuk memberantasnya, DPRD pesimis bisa teratasi karena dianggap mengatasinya masih sulit karena setiap SKPD memang terjadi pungli.
"Lihat saja di semua SKPD ada pungli, urus SIM ada pungli, urus izin ada pungli, masuk sekolah ada pungli. Pungli dianggap susah diberantas karena ibarat seperti kentut berbau tapi tidak nampak," demikian disampaikan anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Nasrudin Nasution ketika dikonfirmasi di kantor DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (18/10/16).
Nasrudin juga tidak memungkiri, jika pemberantasan pungli bisa saja dilakukan ketika ada tekad bulat dari pejabat berwenang dalam hal memberantas pungli ini.
"Kalau memang kedapatan oknum pungli pecat saja tanpa ada ampun, harus tegas jangan hanya dibiarkan ketidakadilan itu terjadi. Pungli harus diberantas sampai hilang," tegasnya.
Nasrudin juga menambahkan fenomena pungli terjadi kadang dari jenjang paling atas, dan yang menjadi persoalan tidak dapatnya pungli diatasi sampai hilang.
"Pemimpin paling atas juga ikut minta setoran dan dibawah dibiarkan berbuat. Semua terjadi mulai dari atas sampai ke bawah," ungkapnya.
Untuk memberantasnya dan bisa menjadi efek jera, Nasrudin menambahkan agar berantas suku dari atas hingga ke bawah, kedapatan pecat saja.
"Siapa yang kedapatan melakukan pungli dipecat, jangan hanya sementara. Perlu kerjasama yang kompak. Inilah yang disalahkan. Masuk disekolah bayar padahal gratis, siapa yang tidak les tidak naik kelas, berat hati dibayar padahal berat. Pungli dampaknya memberatkan pada masyarakat," ungkapnya. (rec)
Operasi PETI Kuantan Merah Putih Presisi 2026, Polda Riau Musnahkan 525 Rakit
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim Opsnal Polsek Senapelan menangkap seorang pria berinisial DK (35) lantaran diduga menggelapkan uang tunai se
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Memperkuat hubungan dengan pelanggan sekaligus memperluas jaringan bisnis di Sumatera, PT Mitra Kencana Nusantar
Ekbis
kabarmelayu.com,INHU Penanganan laporan dugaan pembobolan kamar di wilayah hukum Polsek Batang Gansal, Polres Indragiri Hulu (Inhu), menua
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Gempa bumi magnitudo 7,7 di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu 15 Agustus 2026, hingga saat ini tercatat me
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Arifa Rahma Maulydha, putri asal Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) terpilih mewakili Provinsi Riau sebagai angg
Pemerintahan
Semangat Kemerdekaan Warnai Karnaval Budaya, Puluhan Sekolah Unjuk Kreativitas di Rumah Rakyat
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Komitmen Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Indragiri Hilir menghadirkan pelayanan pertanahan yang ringkas, sigap
Sosial
kabarmelayu.com,ROHIL Persidangan perkara perdata No. 53/Pdt.G/2026/PN.Rhl di Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir (Rohil) mengenai sengketa
Hukrim
Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau Tembus Kuala Selat, 500 Hektare Mangrove Disiapkan Lawan Abrasi
Lingkungan