Universitas Paramadina dan Konrad Adenauer Stiftung Gelar Diskusi Tentang Ekonomi Pancasila

YOGYAKARTA - Dalam rangka menjawab tantangan ekonomi global yang semakin dinamis dan penuh ketidakpastian, Universitas Paramadina bekerja sama dengan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) Jerman untuk Indonesia mengadakan diskusi terbatas yang membahas pentingnya mengkontekstualisasikan Ekonomi Pancasila.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pakar ekonomi, perwakilan pemerintah, serta akademisi di Yogyakarta pada tanggal 1-2 Desember 2024.

Diskusi dimulai dengan sambutan dari Dr. Denis Suarsana, Direktur KAS untuk Indonesia, dan Dr. Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina, yang menekankan urgensi evaluasi dan penyusunan rumusan kebijakan untuk implementasi Ekonomi Pancasila.

Baca Juga:

• Paramadina, Kemendagri dan KAS Taja Diskusi Strategis Prinsip Ekonomi Pasar Pancasila
• f. Didik J. Racbini: Hukum Sesat, Ekonomi Rusak

Menurut Dr. Handi Risza, "Pancasila harus menjadi nilai hidup yang bisa diimplementasikan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegara."

Sebagai pemantik diskusi, Agus Wahyudi, Ph.D, Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) Universitas Gadjah Mada, memaparkan dasar filosofi Ekonomi Pancasila, yang memiliki akar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Baca Juga:

• Kadin Riau Gelar Rapimprov 2025 dan Dialog Penguatan Ekonomi Bumi Lancang Kuning
• Literasi dan Diplomasi Ruang Angkasa Jadi Fokus Diskusi Publik di Universitas Paramadina

Sementara itu, Prof. Markus Martanner, Ph.D, dari Kennesaw State University Amerika Serikat, menyampaikan konsep Social Ecological Market Economy (SEME), yang memiliki banyak kesamaan dengan Ekonomi Pancasila.

Menurut Guru Besar Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didin Damanhuri, Ekonomi Pancasila adalah model ekonomi khas Indonesia yang harus dianalisis secara historis struktural, melihat bagaimana kesenjangan akibat warisan kolonial membentuk struktur ekonomi Indonesia saat ini.

Wijayato Samirin, MPP., Ekonom Universitas Paramadina mendorong agar konsep Ekonomi Pancasila ini terus diperkaya dan dibumikan, untuk menjadikannya semakin kontekstual dan relevan.

Prof. Dr. Erani Yustika, Ekonomi Universitas Brawijaya mengatakan, "Ekonomi Pancasila adalah sebuah gagasan yang terus tumbuh dan perlu terus disempurnakan".

Umar Juoro M.A menyatakan bahwa tujuan penting dari kajian ini adalah bagaimana Ekonomi Pancasila ini agar dapat diterapkan di lapangan baik dalam regulasi, kelembagaan.

Sementara itu, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Widya Mataram mengatakan agar Ekonomi Pancasila itu juga dapat dikembangkan di dalam sebuah praktik ekonomi komunitas dan kemudian di-eskalasi lebih luas.

Sementara itu, Dr. Revrisond Baswir, Ekonom Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa Ekonomi Pancasila ialah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada kesatuan nilai dan prinsip Pancasila, struktur serta proses ekonomi yang meletakkan kedaulatan rakyat sebagai pengendali ekonomi.

Ekonom Senior yang juga co-founder Indef, Dr. Fadhil Hasan, mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila sebagai sebuah sistem ekonomi, harus bisa memberikan alternatif dalam kebijakan fiskal dan moneter nasional.

Pada akhir diskusi, lima pernyataan bersama disampaikan oleh para ekonom, yang menekankan bahwa Ekonomi Pancasila adalah solusi ideal dalam menjawab tantangan global sekaligus mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Berikut adalah lima pernyataan bersama tersebut:

Dunia semakin multipolar dan diwarnai dengan ketidakpastian ekonomi serta dinamika geopolitik global. Indonesia tidak boleh terombang-ambing dalam ketidakpastian tersebut.

Indonesia sebagai negara bangsa perlu terus berupaya memanfaatkan setiap peluang untuk menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi rakyat.

Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan Nasional, Demokrasi, dan Keadilan Sosial.

Menjalankan Ekonomi Pancasila merupakan pilihan ideal untuk menjawab tantangan global sekaligus mewujudkan cita-cita nasional.
Ekonomi Pancasila perlu dijalankan secara komprehensif dalam berbagai kebijakan ekonomi, meliputi kebijakan fiskal, moneter, persaingan usaha, kemitraan, perdagangan, dan ketenagakerjaan.

Diskusi dua hari ini berhasil merumuskan pernyataan bersama yang akan ditindaklanjuti dalam formulasi Ekonomi Pancasila yang lebih implementatif dan kontekstual.

Pada bulan Maret-April 2025, Universitas Paramadina dan KAS akan mengadakan diskusi dan diseminasi publik di Jakarta untuk memaparkan hasil formulasi tersebut.

Institusi yang terlibat dalam proses formulasi ini diantaranya Universitas Paramadina, Indef, The Habibie Center, Pusat Studi Pancasila UGM, Majelis Ekonomi Muhammadiyah, dan Mubyarto Institute. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pakar dan institusi yang akan ikut serta dalam mengkontekstualisasikan dan membumikan Ekonomi Pancasila.(rief)

Paramadina, Kemendagri dan KAS Taja Diskusi Strategis Prinsip Ekonomi Pasar Pancasila

f. Didik J. Racbini: Hukum Sesat, Ekonomi Rusak

Kadin Riau Gelar Rapimprov 2025 dan Dialog Penguatan Ekonomi Bumi Lancang Kuning

Literasi dan Diplomasi Ruang Angkasa Jadi Fokus Diskusi Publik di Universitas Paramadina

Pemerataan Akses Keuangan Jadi Kunci Kedaulatan Ekonomi Riau

Evaluasi Ekonomi Syariah Dalam Satu Tahun Pemerintahan Prabowo