PWRI Riau Berharap Pensiunan ASN Terus Berkontribusi Untuk Masyarakat
kabarmelayu.com,PEKANBARU Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Riau menegaskan bahwa purna tugas kedinasan bukan menjadi
Pemerintahan
Acara dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerjasama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, yang menegaskan bahwa nilai-nilai koperasi sangat selaras dengan nilai-nilai Keparamadinaan yang dijunjung kampus, yakni Keindonesiaan, Keislaman, dan Kemodernan.
"Koperasi memiliki semangat gotong royong, empati, dan kolaborasi, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa kita. Inilah mengapa penting bagi institusi akademik seperti Paramadina untuk turut menyuarakan pandangan yang konstruktif terkait inisiatif Koperasi Merah Putih," ujar Prof. Iin.
Baca Juga:
Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza Idris, memberikan pandangan kritis terhadap target ambisius pemerintah membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP). Menurutnya, koperasi memang merupakan amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945, namun harus tetap menjunjung asas kemandirian dan kekeluargaan.
"Jangan sampai koperasi hanya menjadi instrumen politis atau proyek sentralistik pemerintah pusat, seperti yang pernah terjadi pada KUD masa lalu. Terlebih, sumber pendanaan KMP berasal dari dana desa dan APBDes. Jika tidak dikelola dengan prinsip good governance, program ini berpotensi menjadi beban baru, bukan solusi," tegas Handi.
Baca Juga:
Sorotan tajam datang dari Suroto, S.E., Direktur Cooperative Research Center (CRC) Institut Teknologi Keling Kumang, sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES) dan mahasiswa Pascasarjana Universitas Paramadina. Ia menyebut pembentukan KMP sebagai kebijakan yang mengejutkan dan kontroversial.
"Penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 9/2025 yang mengatur pendirian KMP secara top-down menimbulkan kebingungan hukum dan patut dipertanyakan dasar legalitasnya," tegas Suroto.
Ia mengkritik bahwa pendekatan negara dalam mendirikan koperasi bertentangan dengan UU No. 25 Tahun 1992 yang menekankan kemandirian dan otonomi. Lebih lanjut, Suroto menyebut bahwa pendekatan ini mencederai semangat demokrasi ekonomi:
Sementara itu, dosen Universitas Paramadina Muhammad Iksan, MM. memaparkan tantangan dari sisi makro ekonomi. Ia menyebut pembentukan KMP terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi: pertumbuhan PDB yang melambat, inflasi yang meningkat, dan nilai tukar rupiah yang fluktuatif.
"Target 80.000 koperasi memang ambisius. Hingga Juni 2025, sudah terbentuk lebih dari 72.600 koperasi. Namun tantangan tetap besar—mulai dari menurunnya koperasi simpan pinjam, lemahnya tata kelola, hingga rendahnya inklusi koperasi," jelas Iksan.
Menutup diskusi, moderator Didip Diandra, MBA. menggarisbawahi pentingnya pengawalan dari kalangan akademik untuk menjaga arah kebijakan koperasi di Indonesia agar tetap pada jalur yang benar.
"Koperasi seharusnya bukan alat politik atau proyek jangka pendek, melainkan wadah pemberdayaan ekonomi yang tumbuh dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat," tegas Didip.(rief)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Riau menegaskan bahwa purna tugas kedinasan bukan menjadi
Pemerintahan
kabarmelayu.com,KAMPAR Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II, Dr. Syahrul Aidi Maazat, mengunjungi Pondok Pesantren Syekh Burh
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 534 kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di wilayah Kota
Kesehatan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kepala Kantor Imigrasi Siak Doly Samuel Mulatua Tambunan bersama rombongan melakukan kunjungan silaturahmi ke Pe
TNI/Polri
kabarmelayu.com,KAMPAR Musibah kebakaran menimpa Pondok Pesantren (Ponpes) Syekh Burhanuddin, Kuntu, Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampa
Peristiwa
Penanaman Jagung Kuartal III Polsek Kandis, Memantau, Merawat dan Mendampingi Swasembada Pangan
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kualitas udara di Kota Pekanbaru sempat berada pada kategori tidak sehat pada Rabu (12/8/2026) pagi. Namun, kond
Lingkungan
kabarmelayu.com,MATARAM Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief MBA, menyoroti rendahnya jumlah produk Usaha Mikro, Kecil, d
Parlemen
kabarmelayu.com, INHIL Sebanyak 22 perusahaan perkebunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) yang telah beroperasi selama bertahuntahun,
Peristiwa
kabarmelayu.com,JAKARTA Kepolisian Daerah (Polda) Riau sukses meraih Juara Umum Klaster 3 dalam penilaian Program Ketahanan Pangan Polri T
TNI/Polri