Kemendagri Dorong e-Planning Guna Minimalisir Kasus Hukum Pejabat Daerah
JAKARTA- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mendorong
Nusantara