Musker LAMR 2025, Tegakkan Hak-hak Masyarakat Adat

kabarmelayu.comPEKANBARU - Musyawarah Kerja (Musker) 2025 Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Balairung Tenas Efendi resmi dibuka. Forum tahunan yang tahun ini terasa berbeda, lebih padat makna, lebih berat beban, dan lebih tinggi harapan dengan tema "Menegakkan Hak-Hak Masyarakat Adat".

Musker ini tak sekadar ajang evaluasi kerja, tapi juga panggilan sejarah.

Musker yang berlangsung selama tiga hari, 13–15 Juni 2025, menjadi bagian dari rangkaian peringatan Milad ke-55 LAMR Provinsi Riau. Malam pembukaan yang dihelat Jumat (13/6) itu dihadiri tokoh-tokoh penting adat Melayu Riau.

Baca Juga:

• Pembangunan Balai Adat, Persukuan Melayu Datuok Majolelo Pulau Belimbing Gelar Syukuran
• Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Riau Sambut Baik Ranperda Tanah Ulayat

Turut hadir mewakili Gubernur Riau, Zul Ikram, Kepala Bidang Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Duduk di barisan utama pula Datuk Seri H. Raja Marjohan Yusuf, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, dan Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR.

Mereka hadir bersama para pemangku adat dari seluruh penjuru Riau, Ketua Umum MKA dan DPH serta sekretaris masing-masing dari 12 kabupaten/kota. Menurut Datuk Jonnaidi Dasa, Ketua Panitia Milad, setiap daerah mengutus empat perwakilan.

Baca Juga:

• Setahun Perjuangan, LAMR dan Sejumlah Elemen Kembali Satukan Langkah Wujudkan DIR
• Siak Harus Jadi Wajah Wisata Budaya Melayu Indonesia

Dalam elu-eluannya, Datuk Seri Taufik Ikram Jamil menegaskan bahwa Musker ini bukan sekadar formalitas tahunan sebagaimana diamanahkan dalam AD/ART LAMR, melainkan momentum strategis untuk dua hal besar, penegakan hak masyarakat adat dalam penertiban kawasan hutan, dan perjuangan mewujudkan Daerah Istimewa Riau (DIR).

"Jika kesempatan tahun 2025 ini lepas, maka akan sangat sulit memperjuangkan status Daerah Istimewa untuk Riau," ucapnya dengan nada serius. Ia menyebut Musker kali ini sebagai "Musker yang mendebarkan."

Hal itu tak berlebihan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan menjadi agenda penting. Dari 3 juta hektare kawasan hutan di Indonesia yang terdampak penataan ini, sebagian besar berada di Riau. Pertanyaannya, apa yang akan diperoleh masyarakat adat? LAMR ingin jawaban itu tak hanya tertulis, tapi juga terasa nyata di tanah dan hidup orang Melayu.

Dalam pidato pembukaan mewakili Gubernur Riau, Zul Ikram menyampaikan harapan agar Musker melahirkan gagasan besar yang menjaga marwah adat dan budaya Melayu. "Semoga Musker ini selalu mendapat ridho dari Allah SWT," ucapnya, disambut anggukan para tetua adat.

Ketua MKA LAMR, Datuk Seri Raja Marjohan Yusuf, memberi petuah amanah yang menggugah. Katanya, Musker bukan sekadar agenda tahunan, melainkan titik tolak menatap masa depan. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap Perpres 5/2025, sekaligus mempertegas sikap LAMR bahwa status Daerah Istimewa adalah hak, bukan permintaan.

"LAMR mendukung penuh ide Daerah Istimewa Riau. Sudah saatnya kita memperjuangkan hak ini sebagai wujud kedaulatan adat dan pengakuan terhadap sejarah panjang tanah Melayu," ujar Datuk Seri Marjohan.

Pembangunan Balai Adat, Persukuan Melayu Datuok Majolelo Pulau Belimbing Gelar Syukuran

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Riau Sambut Baik Ranperda Tanah Ulayat

Setahun Perjuangan, LAMR dan Sejumlah Elemen Kembali Satukan Langkah Wujudkan DIR

Siak Harus Jadi Wajah Wisata Budaya Melayu Indonesia

Suparman Tantang Iwan Pansa Duel di Hadapan Lembaga Adat

DPP LMR Kobarkan Semangat Marwah Melayu hingga ke Pelosok Negeri