PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, baik kategor
Pemerintahan
JAKARTA, kabarmelayu.com - Kebijakan pemerintah mengimpor cangkul dari China menurut Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) sangat memalukan. Langkah tersebut dinilai oleh Sekretaris Jenderal Humanika Sya`roni sangat tidakĀ masuk akal karena, untuk memproduksi cangkul saja Indonesia tidak mampu.
"Rejim Jokowi benar-benar telah membuat bangsa ini malu dalam percaturan global. Ternyata setelah 71 tahun merdeka, setelah 88 tahun mengikrarkan Sumpah Pemuda, ternyata bangsa yang mengklaim sebagai bangsa agraris harus mengimpor cangkul," terang dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (30/10/2016).
Menurutnya sulit bagi Indonesia berbicara soal persaingan ekonomi global yang lebih besar, jika untuk cangkul saja masih harus impor. Dia menambahkan rasanya bangsa ini tidak kekurangan sumber daya manusia dan juga tidak kekurangan bahan baku untuk memproduksi cangkul.
Baca Juga:
Sehingga lanjut dia kebijakan pemerintah mengimpor cangkul bisa dianggap menghinakan diri di hadapan bangsa-bangsa di dunia. "Selain itu, impor cangkul jelas suatu kebijakan yang memukul para pengusaha kecil pembuat cangkul. Pemerintah yang seharusnya melindungi keberlangsungan usaha kecil ternyata telah membuat kebijakan yang bisa membunuh keberadaan usaha rakyat," paparnya.
Dia menerangkan apapun alasannya mengimpor cangkul merupakan kebijakan yang salah besar. Menurut dia seharusnya dalih akan beredarnya cangkul ilegal bisa diatasi dengan mengerahkan aparat terkait.
Baca Juga:
"Tidak boleh dalih tersebut dengan serta merta dijadikan pembenaran untuk melakukan impor cangkul. Oleh karena itu, ada dugaan bahwa kebijakan impor ini hanya menguntungkan kelompok tertentu," tutupnya.
Karena alasan tersebut, Sya`roni mendesak agar Presiden Jokowi segera membatalkan impor cangkul dan juga segera mengembalikan cangkul yang sudah terlanjur sampai di Indonesia. Selanjutnya Presiden diminta menggerakkan usaha rakyat untuk memproduksi cangkul secara massal sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi tanpa harus mengimpor. Serta mengevaluasi para pejabat yang terlibat dalam impor cangkul dari China. (rec)
(akr/sindonews.com)
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, baik kategor
Pemerintahan
Syukuran Hari Bhayangkara ke80, Sekda Siak Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHIL Even Bakar Tongkang kembali sukses digelar, Rabu (1/7/2026). Ribuan turis domestik hingga mancanegara berkumpul di k
Wisata
kabarmelayu.com,PEKANBARU Peringatan Hari Bhayangkara ke80 yang jatuh pada Rabu (01/07/2026) menjadi momentum untuk memperkuat profesiona
Hukrim
kabarmelayu.com, JAKARTA Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Riau 1, Hendry Munief MBA ditunjuk sebagai anggota Pansus RUU Daerah Kepulauan. P
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Bupati Kuansing Suhardiman Amby dan Sekdakab Zulkarnain serta seorang pihak swasta, saat ini telah berstatus ter
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus suap jabatan di lingku
Hukrim
Semangat HUT Bhayangkara Ke 80, Polresta Pekanbaru Perkuat Komitmen Pelayanan Terbaik Masyarakat
TNI/Polri
Polisi Ringkus Empat Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Tambang
Hukrim
Menjaga Ketahanan Pangan di Ujung Musim, Bhabinkamtibmas Polsek Kandis Hadir Mengawal Petani Hingga Panen
Lingkungan