MES Riau Gelar Rakerwil untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi Syariah

PEKANBARU - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Riau menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2016 di ruang rapat Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Sabtu (10/12/2016). Kegiatan Rakerwil dalam upaya mewujudkan masyarakat ekonomi syariah yang mandiri di Riau.

Pada kegiatan Rakerwil ini, juga dilakukan penandatanganan Master of Understanding (MoU) antara pihak MES Riau dengan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau disaksikan Dewan Pakar dan pengurus MES Riau.

Ketua MES Riau Abdul Wahid, S.Pd.I, M.Si berharap ekonomi syariah bisa benar-benar diterapkan di kalangan masyarakat secara utuh.

Baca Juga:

• PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi
• Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

"Saya disini ingin mengajak masyarakat Riau mulai mentradisikan perekonomian syariah ditengah pesatnya perkembangan pada era globalisasi ini," kata Abdul Wahid.

Wahid menyebutkan, UIR merupakan kampus kedua yang melakukan kerjasama dengan MES Riau dalam penerapan dan sosialisasi prinsif ekonomi syariah setelah Universitas Islam Indragiri.

Baca Juga:

• Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang
• Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis

"Ini merupakan kampus yang kedua setelah Unisi. Insyaallah kami akan terus tingkatkan kerjasama mengembangkan dengan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya mengatur tata kelola perekonomian kita secara syariah," pungkas Wahid.***    

 

 

(goriau.com)

PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang

Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis

Rapat Pansus Daerah Kepulauan, Hendry Munief Soroti Pesisir Riau, Dorong Anggaran Afirmatif

Tak Hanya Suap Jabatan, Bupati Kuansing juga Diduga Terlibat Kasus Pelepasan Kawasan Hutan