Bahlil Ungkap Asal Muasal Aturan Ormas Keagamaan Kelola Tambang

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menjelaskan seputar isu yang sedang dalam sorotan. Ini mengenai keputusan Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021.

Aturan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara yang ditetapkan pada 30 Mei 2024. Terdapat ketentuan yang membuka peluang bagi organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola bisnis tambang. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) melalui penawaran secara prioritas, diberikan kepada Badan Usaha yang dimiliki ormas keagamaan.

"Dalam sepekan terakhir, ramai diperbincangkan (isu ini) baik di dalam pemberitaan maupun di media sosial. Khususnya terkait IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) dan dilanjutkan dengan IUP (Izin Usaha Pertambangan) kepada ormaas-ormas keagamaan yang mempunyai badan usaha," kata Bahlil dalam konferensi pers, di kantornya, Jumat (7/6/2024).

Baca Juga:

• Soroti Potensi Aturan Sepihak KI Riau, Akademisi Minta KI Pusat Tegas
• PT. MUTU Diduga Rusak dan Timbun Anak Sungai, Kepala Adat Minta Pemerintah Turun

Ia menjelaskan latar belakang lahirnya PP tersebut. Ia kembali pada faktor sejarah. Dalam usaha memperjungkan kemerdekaan, hampir semua elemen terlibat, khususnya ormas-ormas keagamaan itu.

Bahlil menyinggung nama ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, juga berbagai kelompok-kelompok dari agama lain. Menurutnya, kontribusi ormas-ormas tersebut tak dapat dibantah.Begitu juga ketika mempertahankan kemerdekaan.

Baca Juga:

• Diduga Tambang Emas llegal di Sumbar, Warga Keluhkan Air Sungai Kampar Keruh
• HGU 22 Perusahaan Perkebunan di Inhil Tak Jelas

Lalu beberapa kali sempat terjadi konlik di daerah, bencana. Ormas-ormas keagamaan terlibat dalam menemukan solusi konkret. Dari perspektif tersebut, lanjut Bahlil, kembali ke pasal 33 UUD 1945.

"Kami berpandangan ormas keagamaan, bagian dari aset negaraa, dan mereka mengurus umat. Tapi yang terjadi, dalam mengimplementasikan penyelenggaraan negara, rasanya kita belum memaksimalkan potensi-potensi perhatian, dari sumber daya alam yang ada di negara, terutama pada sektor pertambangan," ujar tokoh kelahiran Maluku ini.

Soroti Potensi Aturan Sepihak KI Riau, Akademisi Minta KI Pusat Tegas

PT. MUTU Diduga Rusak dan Timbun Anak Sungai, Kepala Adat Minta Pemerintah Turun

Diduga Tambang Emas llegal di Sumbar, Warga Keluhkan Air Sungai Kampar Keruh

HGU 22 Perusahaan Perkebunan di Inhil Tak Jelas

15 Calon Komisioner KI Riau Dinilai Kompeten, Zufra Irwan Minta DPRD Profesional

Januari-Juli 2026, Polres Kuansing Musnahkan 1.183 Rakit PETI, 24 Tersangka