Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, hingga Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo turut hadir dalam rapat terbatas ini.
Lantas, apa saja yang menjadi instruksi Presiden Prabowo terkait isu subsidi ini?
Baca Juga:
"Namanya rapat internal, masih pembahasan internal," kata Airlangga kepada wartawan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Begitu juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait pembahasan di rapat.
Baca Juga:
Diketahui dalam rapat juga dihadiri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Namun kedua pimpinan perusahaan plat merah listrik dan migas ini juga bungkam ketika ditanya wartawan.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan keputusan akan diungkapkan Presiden Prabowo dan menteri terkait.
"Bicara internal bicara subsidi gak ada yang perlu diungkapkan, tapi ada pejabat terkait yang akan ungkapkan, dari Bapak Presiden atau menteri terkait," kata Budiman.
Ia mengatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial juga akan dikonsolidasikan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, dalam rapat terbatas internal itu dibahas mengenai subsidi. Arahan dari Presiden Prabowo Subianto antara lain untuk mempertajam subsidi tepat sasaran.
"Tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tentang arahan Presiden supaya dikaji. Dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasi. Hanya itu yang yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," katanya.
Namun ketika ditanya mengenai jenis subsidi yang dibahas ia masih belum bisa membeberkan.
"Segala macam. Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Hasan.
Ia menjelaskan saat ini pemerintah lagi mempertajam data penerima manfaat, supaya tepat sasaran. Sehingga tadi dalam rapat ditunjuk Badan Pusat Statistik untuk menyiapkan data.
"Sudah ditunjuk tadi data disiapkan BPS. Seluruh kementerian terlibat dan leading sektor BPS," kata Hasan Nasbi.(sumber)
kabarmelayu.com,INHIL Terkait keluhan warga soal biaya persalinan mencapai Rp10 juta di Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Dendan Lecamatan K
Peristiwa
kabarmelayu.com,ROHUL Pengembangan kasus dugaan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, berujung
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Persoalan agraria, khususnya terkait pengurusan hak atas tanah milik masyarakat, kembali mendapat sorotan. Pemerin
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama organisasi masyarakat mengusulkan pembentukan Satu
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tah
Ekbis
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Pekanbaru terus diger
Pemerintahan
Media sosial dihebohkan dengan temuan bangkai seekor paus yang terdampar di tepian Pantai Bakau Sungai Bahale, Desa
Peristiwa
kabarmelayu.com,ROHIL Tingkatkan silaturrahmi dengan masyarakat, Babinsa Koramil 05/RM Kodim 0321/Rohil, Serka Paimen,melaksanakan anjangs
Sosial
kabarmelayu.com,PEKANBARU Lembaga Pengawal Penegakan Hukum Riau (LPPH Riau) hadir di Provinsi Riau. Lembaga ini membawa visi memberikan k
Hukrim
kabarmelayu.com,INHIL Penertiban kabel jaringan internet yang semrawut di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum s
Sosial