Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, hingga Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo turut hadir dalam rapat terbatas ini.
Lantas, apa saja yang menjadi instruksi Presiden Prabowo terkait isu subsidi ini?
Baca Juga:
"Namanya rapat internal, masih pembahasan internal," kata Airlangga kepada wartawan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Begitu juga dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait pembahasan di rapat.
Baca Juga:
Diketahui dalam rapat juga dihadiri, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Namun kedua pimpinan perusahaan plat merah listrik dan migas ini juga bungkam ketika ditanya wartawan.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengatakan keputusan akan diungkapkan Presiden Prabowo dan menteri terkait.
"Bicara internal bicara subsidi gak ada yang perlu diungkapkan, tapi ada pejabat terkait yang akan ungkapkan, dari Bapak Presiden atau menteri terkait," kata Budiman.
Ia mengatakan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial juga akan dikonsolidasikan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi mengungkapkan, dalam rapat terbatas internal itu dibahas mengenai subsidi. Arahan dari Presiden Prabowo Subianto antara lain untuk mempertajam subsidi tepat sasaran.
"Tadi kita bahas sesuatu yang spesifik tentang arahan Presiden supaya dikaji. Dipertajam mengenai subsidi supaya tepat sasaran, tepat penerima dan tepat alokasi. Hanya itu yang yang bisa saya sampaikan. Ini soal kebijakan energi," katanya.
Namun ketika ditanya mengenai jenis subsidi yang dibahas ia masih belum bisa membeberkan.
"Segala macam. Subsidi itu nanti akan diberikan supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Hasan.
Ia menjelaskan saat ini pemerintah lagi mempertajam data penerima manfaat, supaya tepat sasaran. Sehingga tadi dalam rapat ditunjuk Badan Pusat Statistik untuk menyiapkan data.
"Sudah ditunjuk tadi data disiapkan BPS. Seluruh kementerian terlibat dan leading sektor BPS," kata Hasan Nasbi.(sumber)
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus menunjukkan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoti
Pemerintahan
kabarmelayu.com,ROHIL Satu unit rumah di Rantau Kopar hangus di lalap si jago merah, Jumat (8/5/2026) malam. Sontak, kejadian tersebut se
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Bangunan semi permanen, pagar beton hingga lapak liar yang berdiri di atas lahan milik Pemerintah Kota (Pemko) Pek
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kabupaten Siak khususnya Kota Siak Sri Indrapura, memiliki magnet khusus budaya Melayu. Kekhasan kota ini harus
Wisata
Polda Riau Tegaskan Pembakaran TKP Narkoba di Rohil Bukan Bentuk Penolakan terhadap Polisi
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR UPT Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Siak Hulu Kabupaten Kampar, telah menuntaskan semua persiapan pelaksana
Pendidikan
kabarmelayu.com,JAKARTA Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, melakukan kunjungan kerja strategis dengan menemui Menteri Koordinato
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Tim gabungan dari Satpol PP dan Dinas Pertanahan Pekanbaru, melakukan penertiban aset tanah milik Pemerintah Kota
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, melakukan kegiatan sosialisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (
Pemerintahan
Anies Baswedan Generasi Emas Harus Kuasai AI tanpa Kehilangan Integritas dan Daya Kritis
Article