Banyak Investasi Bodong, OJK Diminta Lebih Perhatikan Koperasi yang Tidak Masuk Akal

JAKARTA, kabarmelayu.com - Banyaknya kasus investasi bodong yang terjadi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan lebih memperhatikan pengawasannya kepada lembaga-lembaga yang mengatasnamakan koperasi yang tidak masuk akal.

Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB Didin S Damanhuri menuturkan, maksud dari koperasi yang tidak masuk akal adalah sebuah koperasi yang memberikan tawaran bunga kepada mereka yang ingin melakukan investasi dikoperasi tersebut dengan besaran bunga yang tidak wajar.

"Ada koperasi yang memberikan tawaran simpanan dengan bunga 10 persen per bulan. jika dalam setahun itu kan ada 120 %, itu lebih besar daripada investasi properti. OJK harus lebih memperhatikan pengawasan," kata Didin, di Jakarta, Kamis (23/2).

Baca Juga:

• PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi
• Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Selain OJK, pihaknya juga mengharapkan agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia ikut andil mengurangi keberadaan investasi bodong.

"Kementerian koperasi bisa ikut membantu dari sisi teknis, sementara OJK dari sisi keuangannya," katanya.

Baca Juga:

• Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang
• Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis

Didin menyebutkan, perlu ada sosialisasi yang dilakukan dengan gencar kepada masyarakat tentang investasi bodong tersebut.

Didin mengatakan, masyarakat Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sedang dibombardir oleh brainwashing kemewahan yang disuguhkan oleh media televisi yang jumlahnya banyak.

"Masing-masing berlomba untuk menampikan unsur kemewahan dan entertainment (Hiburan, red). Hal ini menciptakan mimpi-mimpi yang tidak realistis di mayarakat, terutama masyarakat bawah. Jadi mereka ingin serba instan, sehingg muncul hedonisme," kata Didin.

Menurutnya sifat-sifat hedonisme ini timbul karena situasi media yang terlalu bebas. Misalnya serial hiburan sinetron yang menyajikan dengan segala macam kemewahannya yang menyebabkan masyarakat terprovokasi untuk mencari jalan pintas menjadi orang kaya.

"Selain itu, masalah budaya kita juga sedang terdistorsi konsumerisme, sajian-sajian di medsos dan telvisi itu sajian-sajian kemewahan yang tidak realitis bagi masyarakat yang notabene di atas 50 persen yang pengeluarannya masih 2 dolar," ujarnya.

Ia mengungapkan, justru bagi mereka yang memiliki kekayaan masih tanggung bisanya ingin menambah kekayaannya dengan lebih cepat lagi.

"Kalau orang yang tanggung, yang baru investasi sekitar puluhan sampai ratusan juta, dia ingin belomba dengan bayangan konsumerisme seperti orang-orang kaya yang dilihat di media," katanya.

"Ketika melihat di televisi rumahnya mewah-mewah, sedangkan dia rumahnya masih sederhana, dan lain sebagainya," katanya menambahkan.

Pihaknya menyebutkan, sementara di negara-negara yang lebih maju itu sudah rasional, seperti di Eropa dan Amerika, Malasyia juga sudah rasional.

"Di Indonesia ini kan tinggkat ketimpanganya luar biasa, orang kaya triliun juga ada, orang yang hari ini bisa makan dan besoknya masih bertanya-tanya juga banyak," kata Didin.

Dikatakan, ketimpangan inilah salah satu penyebab terjadinya efek konsumerisme. Sehinga dengan ketimpangan yang tajam ini menyebabkan masyarakat menengah kebawah jadi tidak rasional.(ojk)

PPPK Pemprov Riau Kini Bebas Pemotongan Zakat Profesi

Syukuran Hari Bhayangkara ke-80, Sekda Siak: Polri Garda Terdepan Jaga Keamanan dan Dukung Pembangunan Daerah.

Gencarkan Promosi, Kementrian Pariwisata Turut Sukseskan Event Bakar Tongkang

Sempena HUT Bhayangkara ke-80, SMSI Riau: Polri Harus Semakin Profesional dan Humanis

Rapat Pansus Daerah Kepulauan, Hendry Munief Soroti Pesisir Riau, Dorong Anggaran Afirmatif

Tak Hanya Suap Jabatan, Bupati Kuansing juga Diduga Terlibat Kasus Pelepasan Kawasan Hutan