Utang Tak Produktif dan Defisit pun Melebar, Sri Mulyani: Jadi 2 Beban!

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tak akan bisa dinaikkan lebih dari besaran tersebut. Sehingga jika ingin menaikkan lebih dari 3% maka membutuhkan proses yang tak sebentar. 

Menurutnya, kalau dilihat dari kinerja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama tahun 2014, 2015, 2016, dikatakan bahwa selama tahun 2015 dan tahun 2016 lalu masih ada belanja-belanja yang belum terserap. Jadi saat ini ditekankan bagaimana cara pemerintah merancang belanja Kementerian dengan baik sehingga eksekusinya bisa berjalan sesuai perencanaan.

"Sehingga eksekusinya bisa berjalan sesuai dengan kapasitas untuk membelanjakannya dan oleh karena itu kalau dinaikan secara cepat tapi tidak terdapat perencanaan yang matang, yang terjadi adalah APBN-nya besar namun penyerapannya enggak tinggi, ini menyebabkan defisit besar tapi enggak tereksekusi ini akan menimbulkan dua beban," ungkap Sri Mulyani di Komplek DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7/2017). 

Baca Juga:

• PT Oscar Investama dan Ketua Koperasi Diduga Bermain, Skema Bagi Hasil Diubah Sepihak
• Persoalan Kelapa Inhil Bukan Sekadar Hilirisasi dan Ekspor

Adapun beban yang ditimbulkan jika menaikkan defisit maka pemerintah harus menambah utang lagi. Sehingga utang akan semakin besar namun penggunaannya tak semaksimal mungkin. Adapun dua beban yang ditimbulkan yakni, pertama, jumlah utang meningkat dan biaya meningkat yang enggak baik dan diupayakan untuk diturunkan, beban kedua, Kementerian atau Lembaga (K/L) dan pemerintah tidak melakukan tugasnya untuk melakukan perencanaan yang baik. 

"Contohnya belanja di Kemenkeu memang belanjanya Rp40 triliun tapi yang bener-benar Kemenkeu Rp22 triliun. Kalau disisir dalam beberapa tahun terakhir ada belanja yang melonjak. Sesudah saya lihat enggak bisa dieksekusi, katakanlah pada 2015 ada Rp2,5 triliun yang enggak terbelanjakan," kata Sri Mulyani. 

Baca Juga:

• Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor
• Bupati Inhil Gelar Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Kediaman

Dengan keadaan tersebut, artinya pemerintah secara umum harus menyediakan uang Rp2,5 triliun. "Namun kemudian uang tersebut enggak terserap itu kemudian menjadikan terjadinya Silpa namun untuk membiayai Rp2,5 triliun itu kita harus meng-issue utang. Itu yang menyebabkan biaya untuk yang besar namun tak terserap itu memberikan beban yang enggak baik bagi ekonomi maupun sisi kredibiltas APBN," tukasnya.

 

(dni/okezone)

PT Oscar Investama dan Ketua Koperasi Diduga Bermain, Skema Bagi Hasil Diubah Sepihak

Persoalan Kelapa Inhil Bukan Sekadar Hilirisasi dan Ekspor

Nilai Kelapa Inhil Anjlok, Pemerintah Diminta Intervensi Harga dan Tinjau Kebijakan Ekspor

Bupati Inhil Gelar Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Kediaman

Riau Waspadai Asap Kiriman dari Jambi, Lampung dan Sumsel

KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Gelar Penyuluhan TOGA, PHBS dan Gizi Bersama PKK Desa Senama Nenek