TEMBILAHAN, kabarmelayu.com - Rusaknya puluhan ribu pohon kelapa masyarakat di Parit Sungai Bungus dan Sungai Ular, Desa Sungai Bela, Kecamatan Kuala Indragiri (Kuindra), Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) diduga akibat akibat hama yang bersumber dari pembukaan kawasan hutan oleh PT Indogreen Jaya Abadi (IJA) membuat gerah Bupati Inhil, HM Wardan.
Bupati memerintahkan Satker terkait bertindak cepat, setelah menerima perwakilan petani Syaperi dan Budi yang didampingi Kuasa Hukum Petani, Chairul Salim SH, di kediaman dinasnya, Senin (5/9/2016) siang yang menuntut PT IJA bertanggung jawab.
Pada kesempatan itu, perwakilan petani melaporkan secara langsung fenomena kerusakan kelapa yang kini dialami mereka. Mulai dari puluhan ribu batang pohon kelapa yang rusak bahkan sampai bibit yang baru saja ditanam juga ikut rusak.
Baca Juga:
"Itulah pak, pohon kelapa yang telah berusia 30 sampai 40 tahun milik masyarakat kami kini hampir punah semuanya. Bukan itu saja, bahkan bibit-bibit yang baru kami tanam juga ikut rusak. Habis semuanya dimakan hama kumbang," keluh Budi kepada Bupati Wardan.
Masyarakat mendesak pemkab Inhil memfasilitasi masyarakat agar pihak perusahaan bertanggungjawab dengan mencarikan solusi terbaik bagi petani.
Baca Juga:
"Kami mohon pak, inilah sumber nafkah bagi kami. Bagaimana perusahaan dapat bertanggung jawab semua ini, seperti ganti ruginya," imbuhnya.
Pada pertemuan yang dihadiri Asisten I Bagian Tata Pemerintahan dan Satker terkait Dinas Perkebunan dan Badan Lingkungan Hidup, terungkap selain hama kumbang juga terjadi konflik sengketa lahan dengan perusahaan yang sama.
Bupati dengan tegas Wardan memerintahkan para staf segera menyiapkan Tim Khusus untuk menyelesaikan masalah petani Desa Sungai Bela ini.
"Saya minta kepada para Satker terkait yang hadir disini untuk segera membentuk tim. Dan ini segera dan secepat mungkin, agar permasalahan masyarakat kita ini dapat segera selesai," tegas Bupati Wardan kepada stafnya yang hadir saat itu.
Tim yang terdiri dari seluruh Satker terkait itu, jelas Wardan, harus dapat bersinergi. Mulai dari pengumpulan data yang lengkap hingga pemanggilan terhadap penanggung jawab perusahaan.
"Dan ini saya pinta agar dapat pula melibatkan masyarakat," tegasnya.
Sebelumnya, perwakilan petani dan kuasa hukumnya juga menyampaikan hal yang sama saat menemui Komisi I DPRD Inhil yang diterima Ketua Komisi I, Yusuf Said yang didampingi anggota Asmadi dan Musmulyadi. Komisi I menyatakan juga akan menindaklanjuti permasalahan ini dan berjanji segera memanggil pihak perusahaan. (dt)
Polsek Kandis Ungkap Kasus Narkotika, Amankan Kurir dengan Barang Bukti 28,71 Gram Sabu
Hukrim
kabarmelayu.comKUANSING Puluhan tahun menunggu kepastian, kesabaran Kelompok Tani Kelompok Tani SKB akhirnya memuncak Rabu (29/4/2026). Me
Sosial
kabarmelayu.comPEKANBARU Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE, MM, SpAp mengecam sikap Kadisdik Provinsi Riau,
Pemerintahan
kabarmelayu.comROHIL Warga binaan Lapas Kelas IIA Bagansiapiapi berinisial SN alias KN menjadi sorotan di kalangan masyarakat Rokan Hilir.
Hukrim
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musr
Parlemen
kabarmelayu.comINHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Herman, akan membangun pasar induk Jalan yos sudarso yang megah, seluruh pedagang
Pemerintahan
kabarmelayu.comPEKANBARU Dua atlet petinju Pekanbaru berhasil menyabet dua medali emas pada event Kejuaraan Tinju Amatir Terbuka Piala Da
Sport
RSUD Arifin Achmad Berhasil Tangani Kasus Menouria Langka, Pasien Kini Dapat Haid Normal
Kesehatan
kabarmelayu.comPEKANBARU Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasinal Rencana Kerja Pemerintah D
Parlemen
Panglima TNI Hadiri Pelantikan Menteri dan Pejabat Pemerintah Kabinet Merah Putih
TNI/Polri