Apa Permintaan Bank Dunia yang Bikin Sri Mulyani Pusing?

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merespons usulan Bank Dunia (World Bank) yang meminta pemerintah Indonesia bisa memberikan jaminan sosial ke 40%-70% rumah tangga rentan miskin.

Hanya saja, atas permintaan ini, Sri Mulyani yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kebingungan, bagaimana caranya untuk bisa mengimplementasikan usulan tersebut.

"Di dalam usulan World Bank untuk bisa meng-cover 40%-70% rumah tangga, kita harus menghitung dari mana uang itu berasal?" ujarnya di Energy Building, Rabu lalu (11/12/2019).

Baca Juga:

• Kualitas Udara di Pekanbaru Tak Sehat, Kurangi Aktivitas Luar Rumah, Gunakan Masker
• 447 Hotspot Terpantau, Hujan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah Riau

"Bank Dunia memang memiliki privilege untuk berbicara seperti itu. Tapi pemerintah pusing bagaimana mengimplementasikannya" kata Sri Mulyani melanjutkan.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sudah mampu melindungi 20% rumah tangga yang rentan miskin melalui berbagai insentif dan program penjaminan sosial.

Baca Juga:

• Tumbangkan Juara Bertahan, Alam Cahyo Juara Pacu Jalur 2026
• Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan

"Kita pelajari. Guarantee minimum dengan banyaknya inisiatif Presiden untuk memberikan berbagai macam intervensi atau support. Seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, PKH. Saya rasa kita udah punya yang disebut building block-nya," jelas Sri Mulyani.

Untuk diketahui, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia Frederico Gil Sander, mengatakan, jaminan sosial pada dasarnya harus mampu mendukung masyarakat yang sedang dalam transisi agar tidak rentan jatuh miskin.

"Itu termasuk transisi dari menganggur jadi pekerja, dari penduduk miskin atau rentan miskin atau menjadi lebih sejahtera dari penduduk muda menjadi penduduk tua, dan sebagainya," ujar Federico dalam kesempatan yang sama.

Selain itu juga jaring pengamanan sosial, disarankan agar bisa menjangkau penduduk yang kian beralih dari pekerjaan formal ke pekerjaan informal. Jaminan perlindungan sosial itu, harus mampu mengakomodir perubahan sosial karena kian meningkatnya kalangan kelas menengah.

Jaringan jaminan perlindungan sosial itu bisa berupa dalam bentuk asuransi, tabungan, dan jasa yang dapat melindungi masyarakat dari shock segala risiko ketidakpastian, seperti resesi atau krisis ekonomi.

"Jaminan minimum dapat dicapai melalui berbagai macam program atau dengan meningkatkan intervensi dari individu. Modal yang diberikan juga sebaiknya beragam sehingga bermanfaat secara fiskal, politik, dan administratif," ujar Federico.

Tahun ini, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di angka 5% yang diakibatkan berbagai faktor internal dan eksternal. Bank Dunia menilai ekonomi global saat ini tengah sulit.

"Jadi ini adalah tahun yang sangat sulit. Karena itulah kami memperkirakan bahwa ekonomi (Indonesia) akan melambat tahun ini menjadi 5% untuk 2019," kata Frederico.

"[Perlambatan ekonomi ini] terutamanya terjadi karena perlambatan pertumbuhan investasi." lanjutnya.

Sander juga mengatakan bahwa proyeksi pertumbuhan di angka 5% ini juga didukung oleh meredanya ketidakpastian politik di dalam negeri.

Sementara pada tahun 2020, World Bank memproyeksikan ekonomi Indonesia naik menjadi 5,1%. Ini dikarenakan akan ada pemulihan dalam ekonomi global, meski lingkungan perdagangan diperkirakan akan lebih buruk dari rata-rata 2019.

Sebelumnya pada Juli 2019 lalu, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% di 2019 dan 5,2% di 2020.

(cnbcindonesia.com)

Kualitas Udara di Pekanbaru Tak Sehat, Kurangi Aktivitas Luar Rumah, Gunakan Masker

447 Hotspot Terpantau, Hujan Berpotensi Terjadi di Sejumlah Wilayah Riau

Tumbangkan Juara Bertahan, Alam Cahyo Juara Pacu Jalur 2026

Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan

Kemnaker-JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang

Industri Halal Dinilai Jadi Motor Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia