KPK Tunda Penyidikan Dugaan Korupsi yang Libatkan Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2024

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)bakalmenunda sementara sejumlah kasus rasuah yang melibatkan calon kepala daerah selama musim Pilkada 2024. Hal itu demi menghindari adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus hukum selama kontestasiPilkada 2024.

"Jadi KPK juga tidak ingin penegakan hukum ini ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu Untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada," kata Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK, Selasa (3/9/2024).

"Untuk itu selama kurang lebih mungkin 3 bulan ya Mulai bulan September, Oktober, November sampai pengumuman bagi calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah yang memang belum ditetapkan sebagai tersangka di KPK," sambung dia.

Namun demikian, penghentian perkara itu tidak sampai betul-betul dihentikan. Beberapa kasus yang sudah naik tahap penyelidikan dan penyidikan akan tetap diusut.

Baca Juga:

• Diduga Pindahkan Anggaran APBD, Barikade 98 Riau Desak Kemenkeu Periksa SF Hariyanto
• SP3 untuk Surya Darmadi, Aktivis: KPK Jadi Alat Korporasi Penjahat Lingkungan Bebas dari Hukum

"Tetapi mungkin kita akan mengambil porsi yang lain dalam penanganan perkara tersebut," Tessa menegaskan.

Setelah selesai dengan musim Pilkada, KPK baru akan kembali melanjutkan beberapa kasus rasuah.

Baca Juga:

• Alumni Lemhannas Minta Hendry Ch Bangun Cs Segera Diproses Hukum
• Penyidikan Kasus Korupsi Bos Duta Palma Grup Surya Darmadi Dihentikan

Selain itu, KPK juga telah berkoodinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal sudah menetapkan beberapa tersangka kasus korupsi di musim Pilkada.

Salah satunya adalah Bupati Situbondo, Karna Suswandi yang diduga terlibat dalam kasus rasuah.

"Dari pimpinan informasi sementara sudah memerintahkan struktural yang terkait Untuk berkoordinasi dengan KPU terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi menginformasikan kepada KPU nah nanti tinggal tergantung KPU atas informasi tersebut bagaimana mereka akan mengambil sikap," pungkas Tessa.

Merdeka/Liputan6

Diduga Pindahkan Anggaran APBD, Barikade 98 Riau Desak Kemenkeu Periksa SF Hariyanto

SP3 untuk Surya Darmadi, Aktivis: KPK Jadi Alat Korporasi Penjahat Lingkungan Bebas dari Hukum

Alumni Lemhannas Minta Hendry Ch Bangun Cs Segera Diproses Hukum

Penyidikan Kasus Korupsi Bos Duta Palma Grup Surya Darmadi Dihentikan

Bareskrim Polri Usut Dugaan Korupsi Proyek PTPN XI

Diperiksa 9 jam, Muflihun: Bicara Perjalanan Dinas, Semua Terlibat